LARANTUKA, FLORESPOS.net-DPRD Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) ketok palu mengalokasikan anggaran bagi ratusan tenaga honorer yang telah diberhentikan untuk dibahas bersama Pemerintah Daerah (Pemda) pada pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran (T.A) 2023.
Hal itu terungkap dalam rapat Gabungan Komisi DPRD Flores Timur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Flores Timur tentang penjelasan dan penjabaran KUA-PPAS APBD Perubahan T.A 2023, berlangsung di ruang utama Balai Gelekat Lewotanah, Larantuka, Kamis (3/8/2023.
Rapat Gabungan Komisi dengan TAPD Kabupaten Flores Timur dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yoseph Paron Kabon. Dia didampingi Wakil Ketua, Mathias Werong Enay dan Ketua DPRD, Robertus Rebon Kereta.
Hadir TAPD, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), Petrus Pedo Maran, Kepala BP4D Apolonia Corebima, Staf Ahli Bupati, Emanuel Lamuri, Kepala Kesbagpol, Andreas Kewa Ama, dan Kepala Bagian Hukum, Yordan Daton. Tampak hadir juga sejumlah Pimpinan OPD dan staf dinas.
Ketok palu itu menunjukan konsistensi sikap sekaligus kembali menegaskan salah satu poin rekomendasi dan menyikapi terbitnya Surat Edaran MenPAN-RB No.B/1527/M.SM.01.00/2023 tentang Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN, tertanggal 24 Juli 2023 dari lembaga DPRD Flores Timur.
Sikap lembaga itu setidaknya memberi angin segar bagi sedikitnya 819 tenaga honorer yang telah mengikuti pendataan tenaga non ASN sebagaimana Surat Edaran (SE) MenPAN-RB No:B/185/M.SM.02.03/2022, tertanggal 31 Mei 2022.
Para tenaga honorer ini telah diberhentikan Pemda Flores Timur per 1 Mei 2023. Mereka tentu bakal bekerja kembali bila seluruh rangkai proses pembahasan dan APBD Perubahan T.A 2023 resmi ditetapkan.
Rapat Gabungan Komisi dan TPAD
Suasana rapat Gabungan Komisi dengan TPAD tentang penjelasan dan penjabaran KUA PPAS APBD Perubahan T.A 2023, Kamis (3/8/2023), berlangsung alot sejak dibuka Wakil Ketua Yoseph Paron Kabon pada pukul 10.15 Wita.
Anggota Gabungan Komisi, Viky Betan, Ignas Uran, Rofinus Kabelen, Maximus Kean, Muhidin Sabon, Muhamad Mahli, lantang bersuara dan bersikap terutama masalah serius dan menjadi perhatian publik Kabupaten Flores Timur.
Mereka tegas bersuara dan bersikap agar pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) pada RSUD Hendrik Fernandez sebesar Rp 5,7 milyar, SE MenPAN-RB terbaru tentang alokasi anggaran tenaga honorer serta Hak dan Kedudukan DPRD masuk pada APBD Perubahan T.A 2023.
Rapat bertambah alot ketika Penjabat Sekda Petrus Pedo Maran menyampaikan penjelasan dan penjabaran KUA PPAS APBD Perubahan T.A 2023, yang akan dibahas bersama Gabungan Komisi DPRD Flores Timur.
Penjelasan yang disampaikan Penjabat Sekda Petrus Pedo Maran tidak alokasikan anggaran untuk 819 tenaga honorer, tetapi hanya alokasikan tambahan anggaran 1 bulan gaji bagi honorer yang masih bekerja di sejumlah OPD dan penjelasan soal SE MenPAN-RB terbaru versi TPAD membuat Gabungan Komisi meradang.
Pedo Maran juga menyampaikan, Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rufus Koda Teluma ke Kementerian untuk melakukan koordinasi terkait SE MenPAN-RB terbaru tersebut.
Rapat pun kembali alot disertai berbagai argumentasi baik Gabungan Komisi maupun TAPD, namun akhirnya tetap disetujui tiga poin mendesak, yakni membayar insentif Nakes Rp 5,7 milyar, alokasi anggaran untuk aktifkan kembali 819 tenaga honorer yang telah diberhentikan, serta Hak Kedudukan DPRD masuk dalam pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan T.A 2023.
Setelah Pimpinan Rapat, Yoseph Paron Kabon mengetok palu rapat tanda persetujuan, Penjabat Sekda Petrus Pedo Maran meminta waktu bicara.
Pedo Maran meminta pertimbangan Gabungan Komisi untuk anggaran aktifkan kembali 819 tenaga honorer dibicarakan secara khusus antara Gabungan Komisi dan TAPD. Dia juga meminta agar TAPD diberi waktu koordinasi dan komunikasi dengan Penjabat Bupati terkait alokasi anggaran untuk 819 tenaga honorer.
Namun Viky Betan, Ignas Uran, Rofin Kabelen, Maximus Kean, dan Muhidin Sabon kembali angkat bicara. Bahkan, Viky Betan lantang dan tegas meminta pimpin rapat memerintah TPAD hadirkan Penjabat Bupati Flores Timur agar bisa diketahui alasan dan langsung ada keputusan.
Rapat ditutup pukul 18.30 Wita. Palu yang sudah diketok Pimpinan Rapat Yoseph Paron Kabon tidak ditarik kembali atau dibatalkan. Sehingga poin-poin masalah penting yang terungkap pada rapat tersebut tetap masuk dalam pembahasan bersama Gabungan Komisi DPRD dan TAPD Flores Timur.
Dipantau Puluhan Honorer
Rapat Gabungan Komisi dan TAPD yang digelar Rabu dan Kamis (2-3/8/2023) di Balai Gelekat Lewotanah, DPRD Flores Timur, dipantau langsung oleh puluhan tenaga honorer yang telah diberhentikan.
Mereka begitu saksama mengikuti tahap demi tahap rapat mulai dari awal hingga akhir. Bahkan di antara mereka terlihat sempat merekam audio dan visual jalannya Rapat Gabungan Komisi DPRD dan TAPD tersebut.
Berdasarkan informasi yang dhimpun Florespos.net, di Balai Gelekat Lewotanah, DPRD Flores Timur, Jumat (4/8/2023), Rapat Gabungan Komisi DPRD dan TAPD selanjutnya, yakni Penandatangan Nota Kesepahaman, Pembahasan dan Penetapan APBD Perubahan T.A 2023, diagendakan mulai pekan depan. *
Penulis: Wentho Eliando / Editor: Anton Harus
