Oleh: Ansel Atasoge
ORGANISASI ‘Save the Children’ merilis laporan ‘Refleksi Hak Anak Tahun 2025’ pada tanggal 15 Januari 2026. Laporan ini dipandang sebagai peringatan serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Laporan tersebut menyoroti urgensi tahun 2026 dalam menghadapi krisis ganda yang mencakup ancaman ruang digital dan tekanan perubahan iklim.
Data ini didukung oleh temuan dalam ‘Voluntary National Review’ (VNR) SDG’s tahun 2025 mengenai kondisi hak anak di tanah air. Ketika membaca laporan tersebut, terbersit dalam benak saya: Situasi ini menuntut perhatian segera dari seluruh lapisan masyarakat demi menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Laporan tersebut menegaskan bahwa transformasi teknologi telah membawa anak-anak masuk ke dalam ekosistem digital secara masif. Aktivitas harian generasi muda saat ini sangat bergantung pada koneksi internet dan penggunaan berbagai perangkat elektronik.
Namun, ketergantungan ini memicu tekanan serius terhadap kesehatan mental akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Selain itu, perlindungan data pribadi anak menjadi isu krusial yang sering kali terabaikan oleh para penyedia layanan digital di tanah air.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya celah besar dalam keamanan lingkungan digital bagi anak-anak Indonesia. Bagi saya, hal utama dan penting ditindaklanjuti saat ini adalah perlunya memperkuat regulasi keamanan siber yang berfokus pada kelompok usia rentan.
Pengetatan aturan ini sangat mendesak untuk mencegah segala bentuk eksploitasi di ruang siber yang dapat merusak masa depan mereka. Tanpa regulasi yang tegas, anak-anak akan terus berada dalam bayang-bayang ancaman digital yang semakin kompleks.
Di sisi lain, laporan tersebut menegaskan pula bahwa perubahan iklim telah merenggut hak dasar anak di berbagai wilayah Indonesia. Bencana alam yang sering terjadi mengganggu akses anak terhadap pendidikan yang layak secara kontinu.
Kerusakan infrastruktur sekolah akibat cuaca ekstrem atau bencana lainnya seperti letusan gunung apai menjadi hambatan fisik utama bagi proses belajar mengajar. Krisis iklim ini berdampak langsung pada penurunan kualitas kesehatan serta pemenuhan nutrisi harian anak. Disinyalir bahwa pemenuhan hak anak atas lingkungan yang sehat kini berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan.
Fakta-fakta di atas memanggil dan hendak mengabarkan bahwa seyogyanya tahun 2026 harus menjadi titik balik bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Upaya mitigasi dampak iklim perlu melibatkan perspektif kebutuhan khusus anak-anak secara sistematis agar mereka tidak layu sebelum berkembang di atas bumi yang kian renta.
Di sisi lain, literasi digital harus menjadi bagian dari langkah nyata untuk membangun benteng ketahanan mental mereka di luasnya samudera dunia maya. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah napas utama dalam menciptakan ruang teduh bagi pertumbuhan tunas bangsa yang sedang mencari arah.
Penanganan krisis ganda ini pada akhirnya merupakan sebuah janji suci yang akan menentukan kualitas dan marwah sumber daya manusia Indonesia pada masa depan.*
