Menurut Nina, keputusan ini akan merugikan banyak kepala daerah yang telah menjabat dua periode, terutama mereka yang terpilih pada Pilkada 2020, karena masa jabatan mereka akan terpotong.
Hal ini akan mengurangi kesempatan mereka untuk mengabdi kepada masyarakat selama lima tahun penuh, sebuah waktu yang sangat berarti bagi para kepala daerah.
”Jadi, kalau merujuk SK (surat keputusan) pengangkatan saya sebagai bupati tuh, bahkan (masa jabatan saya) sampai 2026. Ini saja sudah terpotong banyak. Kalau saya, kan, niatnya hanya ingin bekerja,” ujar Nina.
Nina juga mengingatkan bahwa keputusan pelantikan yang bertahap ini melanggar beberapa aturan, termasuk Keputusan Mendagri No 131.32-266 Tahun 2021 yang menyatakan masa jabatan bupati selama lima tahun sejak pelantikan.
Selain itu, keputusan ini juga bertentangan dengan Putusan MK No 27/PUU-XXII/2024 yang menyebutkan bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2020 dapat menjabat sampai pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, dengan batasan maksimal lima tahun masa jabatan. *
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
Halaman : 1 2
