LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur (NTT) TA 2025 ditargetkan Rp. 1.456.150.497.447.
Demikian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Mabar, Salvador Pinto, menanggapi Florespos.net baru- baru ini di Labuan Bajo.
Menurutnya, satu T lebih itu bagi dalam tiga kelompok. Ketiganya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) target Rp.318.211.408.742, dana transfer dari Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) target Rp. 1.124. 819. 333.705, lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu 13.119.755.000
Kemudian untuk belanja, secara keseluruhan direncanakan Rp. 1.415.459.270.451, dibagi beberapa komponen. Belanja operasional pegawai, belanja barang dan jasa, pengembalian bunga pinjaman, belanja hibah Rp.1.019.289.888.190, belanja modal Rp. 177.604.273.523, belanja tidak terduga untuk mengantisipasi kalau ada bencana segala macam sebesar Rp.5.625.507.146. Bunga bank termasuk pengembalian pinjaman sekitar Rp.15.984.233.054 dari total pinjaman 247 miliar.
Belanja transfer untuk ditransfer ke pemerintah desa Rp. 212.939.601. 592. Di dalamnya ada dana bagi hasil pajak Rp. 11 miliar lebih, ADD Rp. 60 miliar lebih, sementara dana desa Rp. 141 miliar lebih.
Sedangkan untuk perencanaan, kata Kaban Pinto, 2025 pihaknya agak terkoreksi cukup besar, turun karena kebijakan fiskal nasional turut berpengaruh.
Di 2025 ada beberapa kebijakan terkoreksi, pertama supaya kesehatan fiskal kita bagus. PAD Mabar 2024 target cukup besar Rp. 356 miliar, di 2025 turun ke Rp. 318 miliar supaya kesehatan fiskal terjaga, karena hampir 90 % ketergantungan fiskal ke pemerintah pusat. Ketika fiskal ke pemerintah pusat sudah dibatasi kita Mabar harus jaga supaya belanja terjaga dengan baik.
“Kan kalau dulu ada namanya belanja publik dan belanja aparatur. Sekarang kita hanya di dalam beberapa komponen. Jadi yang ke birokrasi itu belanja pegawai itu,” kata Kaban Pinto.
Belanja pegawai Mabar dialokasi sekitar Rp. 480-an miliar, di antaranya ada beberapa honor pejabat pengelolaan keuangan daerah.
Sementara belanja barang dan jasa, ada juga belanja hibah yang diserah kepada masyarakat- macam belanja bangun jalan yang diserahkan kepada masyarakat dan beberapa kelompok yang kita pemerintah serahkan kepada masyarakat. Belanja barang jasa itu kita cukup signifikan Rp. 506 miliar.
Sementara hibah, hibah kita di 2025 turun jauh dibandingkan 2024. Di 2024 hampir Rp.60-an miliar, pilkada kan. Pilkada itu makan anggaran kurang lebih 41 miliar. Tahun depan 2025 kita turun karena koreksi semua.
Supaya kesehatan fiskal kita tetap terjaga dengan baik, agar supaya pelayanan kepada masyarakat berjalan, pembangunan jalan, jangan sampai, kan kebijakan nasional ini lagi naik turun.
Masih Kaban Pinto, tahun-tahun sebelumnya penetapan APBD Mabar sekitar 30 Desember. Tapi penetapan APBD Mabar 2025, direncanakan lebih cepat, yaitu 2 Desember 2024 mendatang.
“Tujuannya supaya selama Desember itu kita perbaiki semua administrasinya, sehingga Januari (2025) tinggal operasional pelaksanaan. Sedangkan tahun- tahun sebelumnya penetapan APBD 30 Desember, tutup Kaban Pinto.
Terkait RAPBD Mabar TA 2025, nada serupa dikemukakan oleh Benediktus Nurdin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Mabar.
“Lebih rincinya, kata Ketua Dewan Benediktus Nurdin, konfirmasi kepada Kaban Keuangan Daerah Mabar,” Salvador Pinto. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
