LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) melakukan kunjungan kerja (kungker) sekaligus studi banding (Stuba) ke Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) NTT.
Kunjungan Kamis (1/8/2024) pagi itu bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan kawasan secara efektif-efisien, terutama di Labuan Bajo Flores yang adalah salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dan BPOLBF sendiri diberi mandat mengelola Kawasan Destinasi Wisata “Parapuar” yang berlokasi di tengah kota Labuan Bajo.
Direktur Utama (Dirut) BLU Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran (PPK Kemayoran), Medi Kristanto, mengatakan, bahwa daerah atau kawasan Kemayoran dibangun sebagai contoh pusat rekreasi yang suistainable (berkelanjutan).
“Pembangunan kawasan tetap memperhatikan aspek lingkungan, dan juga keseimbangan ekologi,” ujarnya.
BLU PPKK diberi akses mengelola kawasan seluas 450 hektar yang merupakan bekas bandara internasional yang kini dikelola untuk mewujud kawasan smart city di DKI Jakarta. Kawasan ini menjadi bagian ruang terbuka hijau Kemayoran, kata Medi.
Bersamaan dengan itu, masih Medi, berharap ke depannya untuk memperkuat jaringan yang akan membentuk grup/forum antara BLU PPKK bersama BPOLBF.
Kegiatan studi banding, lanjut Medi, dijalankan guna perkuat jaringan dan kerja sama antar pengelola kawasan di Indonesia.
Dengan demikian, setiap kawasan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan kawasan dengan pembentukan group atau forum direksi antar BLU PPKK dan BPOLBF.
Itu untuk saling sharing ataupun berdiksusi mengenai sistem pengelolaan kawasan yang efektif dan suistainable yang mana bukan hanya untuk kawasan wisata di destinasi prioritas Labuan Bajo tetapi mencakup ke lima DSP lain yakni Borobudur, Likupang, Danau Toba, dan Mandalika, tambah Medi.
Konstant M. Nandus, Direktur Destinasi Pariwisata BPOLBF, mengungkapkan BPOLBF juga sudah menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan di kawasan Parapuar Labuan Bajo, kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Flores NTT.
BPOLBF diberi mandat mengelola kawasan seluas 400 hektar yang disebut Parapuar. Dan BPOLBF saat ini telah mendapat Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 129,60 ha. Sehingga kawasan ini secara legalitas sudah clean and clear dan peluang investasi sangat terbuka untuk para investor, baik asing, nasional, maupun, lokal.
Pada kawasan HPL 129,60 ha ini, hanya 20,05% dari seluruh kawasan yng akan dimanfaatkan. Pengelolaan menjadi tugas utama BPOLBF untuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi pariwisata yang terpadu dan suistainable. Pengelolaan kawasan ini akan disesuaikan dengan masterplan kawasan yang sekarang masih dalam proses review, ungkap Konstan.
Sebagai destinasi baru yang akan dikembangkan di Kota Labuan Bajo, pembangunan Parapuar mengedepankan Konsep Harmoni dengan Alam 3ECNC (Etno – Eco – Edu – Culture & Nature Conservation).
Pengembangan destinasi Parapuar akan didasari pada asas keseimbangan ekologi lingkungan, budaya, dan sosial masyarakat. Atraksi baru di Parapuar, baik itu atraksi alam, atraksi sosial, atraksi budaya, dan atraksi buatan akan mengedepankan asas keseimbangan ekologi lingkungan, budaya, dan sosial masyarakat.
Selain itu, ketersediaan amenitas dengan entitas lokal yang menyatu dengan alam juga diharapakan akan menambah daya tarik wisata karena akan menjadi sesuatu yang unik.
Pada penutup kunjungan, kedua belah pihak saling memberikan pelakat sebagai simbol penerusan kerja sama networking ke depan dalam membangun, mengelola dan menata kawasan yang baik sehingga bisa memberi kontribusi maksimal kepada masyarakat. *
Penulis: Andre Durung I Editor: Wentho Eliando
