BAJAWA, FLORESPOS.net-Sebanyak 43 orang Bidan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) D4 Bidan Pendidik tahun 2023 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mendatangi Kantor Bupati Ngada, Senin (22/4/2024).
Para Bidan ini datang menemui Bupati Ngada Andreas Paru dan Wakil Bupati Raymundus Bena. Mereka didampingi Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ngada, Petronela Dula dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, dr.Aty Due.
Ketua IBI Ngada Petronela Dula menjelaskan, BKD Ngada telah menginput semua kebutuhan terkait pengurusan NIP pada 29 Maret 2024. Namun pada 2 April 2024, bidang tersebut mendapat informasi NIP dan SK yang telah diterbitkan dibatalkan.
Hal ini menimbulkan reaksi spontan dari para Bidan. Informasi yang diperoleh, pengurus IBI Pusat menyurati Ketua DPRD se-Indonesia termasuk Ngada.
Surat itu memohon pendampingan untuk menyampaikan aspirasi itu Kementerian Kesehatan. Dan 43 orang itu telah mengutus 1 orang Bidan ke Jakarta bersama Ketua DPRD Kabupaten Ngada guna menyampaikan aspirasi mereka.
Pengurus Pusat IBI juga telah menyurati Presiden. Direncanakan, Selasa (23/4/2024), ada pertemuan lanjutan antara Kementerian Kesehatan, Kementerian PAN -RB dan pengurus Pusat IBI.
Perwakilan para Bidan, Katarina Agustina Lape pada kesempatan itu mengatakan dia bersama rekan-rekannya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Bupati dan Wakil Bupati sehingga mereka dapat mengikuti seleksi PPPK.
Menurutnya, audensi dengan beberapa pihak terkait seperti Kemenkes,Menpan RB juga BKN telah dilakukan PB IBI dan pada 26 Maret 2024, pihaknya mendapat keputusan dari hasil rapat bersama di Kantor Staf Presiden yang mengatakan bidan pendidik diakomodir di tahun 2023 dengan syarat mengabdi di atas 2 tahun.
Dukungan dari Komisi DPR RI dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan disampaikan bahwa mereka diakomodir dengan masa kerja 2 tahun ke atas diterbitkan NIP dan SK.
Tanggal 27 Maret 2024 Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat ke seluruh BKD untuk surat pengusulan NIP dan BKD Kabupaten Ngada telah merespon dan telah mengirimkan semua berkas yang diminta.
Di tanggal 2 April 2024, pihaknya mendapat informasi di mana salah satu Bidan Pendidik di Aceh yang telah menerima SK dan NIP namun dibatalkan dengan alasan menunggu kepastian dari Kemenkes.
Di hari yang sama, pihaknya mendapat informasi bidang pendidik tidak bisa diakomodir sehingga dirinya bersama teman-temannya membagi tim ada yang bertemu Bupati, DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan.
“Kami panik dan keputusan tiba-tiba ini. Saya mewakili teman-teman pada tanggal 17 dan 18 April lalu ke Jakarta bertemu berbagi pihak,” ungkap Katarina.
Bupati Ngada Andreas Paru pada kesempatan itu mengatakan masalah tersebut tidak hanya di Kabupaten Ngada, namun di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah Ngada tentu menaruh perhatian serius terhadap masalah tersebut.
Persoalan yang dihadapi oleh para bidan tersebut menurutnya berada di Kementerian Kesehatan dan juga pada Kemenpan-RB. Pemda sudah menyurati 2 Kementerian tersebut.
Sampai saat ini, menurutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada belum mendapat surat pembatalan tersebut dan Surat Terakhir untuk meminta data pegawai yang lulus PPPK pada tanggal 27 Maret 2024 termasuk para Bidan.
“Saya dan Pak Wakil Bupati akan berjuang membantu. Ibu Kadis Kesehatan akan segera mengikuti Rakor di Kementerian dan menyampaikan hal ini,” kata Bupati Andreas.
Bupati Andreas juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala upaya yang dilakukan para Bidan tersebut melalui IBI dan komponen lainnya yang bersama-sama memperjuangkan persoalan ini.
“Jangan resah dan gelisah. Kalian juga masih tetap di akomodir sebagai Nakes sehingga tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” pinta Bupati Andreas.
Kata Bupati Andreas, kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat juga merupakan kegelisahan Pemda. Pemda terus berjuang dengan jalur yang ada termasuk Komisi IX DPR RI dimana Ketuanya adalah Ketua DPD Golkar NTT Melki Laka Lena.
“Sabar dan berdoalah. Percayalah pada saya dan Pak Wakil Bupati juga DPRD membantu,” tambahnya.
Wakil Bupati Raymundus Bena pada kesempatan tersebut juga memberikan pesan kepada para Bidan tersebut. Ia mengatakan Pemda Ngada tetap berjuang mencari jalan keluar terkait masalah ini.
Wakil Bupati Raymundus mengatakan, perjuangan terus dilakukan tetapi tidak meninggalkan tugas dan kewajiban karena berurusan dengan pasien yang membutuhkan bantuan.
Kata Wakil Bupati Raymundus, tanggung jawab yang diberikan adalah panggilan hati nurani. Untuk itu, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh sambil menunggu keputusan final terkait hal itu. *
Penulis: Wim de Rozari I Editor: Wentho Eliando
