LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT, dikabarkan “panen” pengaduan masyarakat gegara Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bodong, khusus pajak tanah. SPPT tanpa obyek.
Kepala Bapenda Mabar, Maria Yuliana Rotok tidak menafikan itu menanggapi Florespos.net di Labuan Bajo baru-baru ini.
Menurutnya, sehubungan dengan pajak tanah selama ini pihaknya banyak menerima pengaduan dari desa dan kelurahan di Mabar menyangkut SPPT bodong. Ada SPPT tetapi tanahnya tidak ada. Dan sementara pengaduan itu mungkin ratusan jumlahnya.
“Masyarakat diberi SPPT oleh petugas, pada hal mereka (masyarakat) tidak ada tanah, tidak ada obyek pajaknya. Saya tidak ingat jumlahnya, mungkin ratusan pengaduan,” kata Kaban Rotok.
Kasus SPPT Bodong sudah berlangsung lama, semenjak urusan PBB (pajak bumi dan bangunan) diserahkan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2014. Dan itu tidak hanya di Mabar tetapi mungkin seluruh Indonesia.
“Sejak urusan PBB diserahkan kepada Pemda oleh Pempus dua ribu empat belas, kasus SPPT terus muncul di Mabar sampai sekarang, ujar Kaban Rotok.
Sehubungan dengan SPPT bodong, demikian Kaban Rotok, Bapemda Mabar terus melakukan pemutahiran data. Melibatkan Pemerintah Desa dan Kelurahan di Mabar. Bapemda keterbatasan sumber daya, tenaga/pegawai terbatas.Dan terkait ini nanti ada MoU antara Kepala Desa, Lurah dan Pemda Mabar.
“Urusan ini bagai menegakan benang basah, rumit dan butuh waktu,” ujar Kaban Rotok.
Sebelumnya Camat Komodo Mabar, Yohanes R. Gampur menanggapi media ini di Labuan Bajo mengungkapkan, kabar tentang masyarakat di daerah itu yang dimintai pajak tanah oleh petugas pajak walau masyarakat bersangkutan tidak punya tanah bisa benar adanya. Karena camat sendiri sudah mengalaminya.
Diungkapkan Camat Gampur, dirinya pernah didatangi petugas pajak beberapa waktu lalu. Menurut petugas, dia (Camat Gampur) punya nilai pajak tanah Rp. 25 juta, lokasinya di sekitar belakang SMAK Loyola Labuan Bajo.
“Saya minta itu petugas waktu itu tunjuk lokasi tanahnya. Tapi dia tidak tahu. Saya sendiri tahu betul bahwa saya tidak punya tanah di situ. Warisan tanah orang tua juga tidak ada di lokasi itu,” ujar Camat Gampur.
Ketika singgung penyebab itu terjadi, Camat Gampur, meminta media ini tanya pihak Bapemda Mabar, karena instansi tersebut yang tangani pajak, katanya.
Lurah Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Mabar, Markus Randu, sebelumnya kepada media ini mengaku di kelurahannya banyak warga yang dimintai pajak tanah oleh petugas, padahal mereka tidak punya tanah. Mungkin dulu mereka ada tanah tetapi mungkin sudah jual, dan datanya masih ada di pemerintah tingkat atas.
“Sudah berkali-kali kita lapor ke pemerintah tingkat atas supaya hapus data pajak tanah yang tidak ada pemilik, tapi pajaknya tagih terus tiap tahun, muncul terus data-data itu. Pusing kita urusnya, banyak sekali,” ketus Lurah Randu. *
Penulis: Andre Durung/Editor: Anton Harus
