LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Martinus Mitar dan Wakil Ketua Marselinus Jeramun berbeda pandangan soal dampak batal ditetapkannya Perda APBD Perubahan (APBD-P) Mabar 2023, seperti diwartakan media ini sebelumnya.
Kedua petinggi DPRD Mabar tersebut mengungkapkan itu menanggapi media ini secara terpisah di Labuan Bajo belum lama berselang.
Menurut Jeramun, pembatalan penetapan APBD-P akan berdampak pada anggaran. Banyak kegiatan bakal tidak bisa dilaksanakan karena anggaran terbatas.
Kegiatan yang batal laksana antara lain terkait aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) DPRD Mabar, karena keuangan daerah terbatas, walau ada regulasi tentang itu, ujar Jeramun.
Namun menurut Mitar, pembatalan penetapan APBD-P Mabar 2023 tidak berefek, karena yang terjadi hanya pergeseran saja.
Anggaran yang ada hanya untuk dua hal, yaitu penanganan kemiskinan ekstrim dan kegiatan yang bersifat urgen, mendesak.
Sehubungan dengan ini, dasar hukum pelaksanaannya hanya dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Mabar.
Pemkab Mabar perlu mencermati kriteria terkait kemiskinan ekstrim dan hal-hal urgen/mendesak lainnya, kata Mitar. *
Penulis: Andre Durung/Editor: Anton Harus
