BORONG, FLORESPOS.net-Memasuki hari ke-11 pascagempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperkuat koordinasi penanganan darurat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan unsur terkait melalui Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (25/8/2026) yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan
Rakor yang dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah teknis serta Koordinator Wilayah BNPB untuk Manggarai Timur bersama jajaran tersebut diawali dengan pemaparan kondisi dan perkembangan penanganan bencana oleh Bupati Manggarai Timur.
Dalam pemaparannya, Bupati Agas menyampaikan perkembangan kondisi terkini masyarakat terdampak.
Saat ini terdapat 679 korban dengan kondisi luka berat dan luka ringan, dengan 36 orang di antaranya meninggal dunia, serta 31.372 jiwa mengungsi akibat 20.520 unit rumah yang rusak dalam berbagai tingkat kerusakan (ringan, sedang, dan berat).
Selain itu, terdapat 19.567 unit infrastruktur publik terdampak, yang didominasi oleh satu kategori infrastruktur berupa sanitasi dengan jumlah jauh lebih tinggi dibanding jenis lainnya seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, dan puskesmas.
Secara kewilayahan, dampak paling parah terkonsentrasi di Kecamatan Lamba Leda Utara dan Sambi Rampas, yang mencatat jumlah pengungsi tertinggi (masing-masing mendekati 14.000 jiwa), disusul Lamba Leda Timur dan Lamba Leda Selatan.
Sementara itu Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam arahannya menegaskan penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan berbasis data.
Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat harus segera dituntaskan, sementara pendataan kerusakan perlu dipercepat agar proses rehabilitasi dan pemulihan dapat segera dimulai.
Suharyanto juga mendorong pemerintah daerah mulai mempersiapkan proses transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan.
“Yang terpenting masyarakat tahunya rumahnya yang rusak itu diperbaiki dengan bantuan dari negara. Setelah itu yang rusak ringan dan sedang balik ke rumah. Makanya tolong segera dikunci datanya. Nanti dari BNPB segera diverifikasi, dikunci. Jangan tunggu satu kawasan lengkap. Kalau ada yang sudah selesai, ajukan, proses. Jadi jangan sampai masyarakat terlalu lama tinggal di tenda. Kita harus segera masuk ke transisi,” tegas Suharyanto.
Kepala BNPB juga meminta agar pemerintah daerah terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan informasi mengenai perkembangan penanganan disampaikan secara langsung.
Penulis : Albert Harianto
Editor : Wentho Eliando
Halaman : 1 2 Selanjutnya
