LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Pengembangan wisata darat adalah langkah yang sangat mendesak demi lama tinggal wisatawan di Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) NTT.
Demikian Hariyanto, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (RI) saat audensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar, bertempat di Kantor Bupati setempat di Labuan Bajo baru-baru ini, siaran pers Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).
Siaran pers 014/SP/KOMBLIK/ BPOLBF/III/2026 itu diterima FloresPos. Net, Jumat (6/3/ 2026) via WA group. BPOLBF bagian dari Kementerian Pariwisata RI.
Menurut Hariyanto, pentingnya percepatan pengembangan wisata darat sebagai bagian dari strategi diversifikasi produk pariwisata dan upaya mendorong persebaran aktivitas dan lama tinggal wisatawan di Labuan Bajo Flores.
Akselerasi wisata darat melalui diversifikasi produk menjadi sebuah urgensi, terutama untuk mengurangi tekanan di kawasan perairan sekaligus memperpanjang durasi tinggal (length of stay) wisatawan.
Karena itu, pengembangan wisata darat menjadi langkah yang sangat mendesak. Optimalisasi kawasan seperti Parapuar dan destinasi lainnya di Manggarai Barat, melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur penunjang yang memadai, serta penguatan paket wisata darat yang telah siap, diyakini akan menambah pilihan atraksi dan memperkaya pengalaman wisatawan, tegas Hariyanto.
Mewakili Bupati Mabar, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Gias, sampaikan, pariwisata sektor unggulan yang dapat mendongkrak pendapatan daerah Mabar.
Oleh karena itu, Pemkab Mabar terus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat serta BPOLBF dalm pengembangan daya tarik wisata di Mabar, khususnya penguatan atraksi wisata darat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Ini komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah,” katanya.
Lanjutnya, Pemkab Mabar terus bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat serta BPOLBF dalam pengembangan daya tarik wisata di Manggarai Barat, khususnya penguatan atraksi wisata darat agar manfaatnya semakin dirasakan masyaraka.
Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo, saat itu menegaskan bahwa Dalam konteks Labuan Bajo, mitigasi dan penanganan krisis kepariwisataan menjadi prioritas Kementerian Pariwisata yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pembangunan pariwisata tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan SDM, sistem mitigasi risiko, serta tata kelola keselamatan, baik untuk wisata bahari maupun darat melalui pengaturan kapasitas kunjungan, standar keselamatan destinasi dan event, serta mekanisme tanggap darurat yang terintegrasi agar terbangun ekosistem pariwisata yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan di Labuan Bajo.
Selain itu, sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata, BPOLBF berperan sebagai orkestrator yang berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pariwisata di Labuan Bajo Flores, katanya.
Plt. Dirut BPOLBF Andhy Marpaung menegaskan peran BPOLBF dalam memperkuat orkestrasi program lintas sektor, termasuk penguatan produk aktivitas wisata darat, salah satunya melalui penyusunan travel pattern yang telah dilakukan BPOLBF berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait.
BPOLBF terus mendorong implementasi travel pattern yang telah disusun untuk berbagai destinasi dan aktivitas di Kota Labuan Bajo, termasuk wisata religi Katolik, desa wisata, serta penguatan beragam event darat sebagai strategi memperpanjang lama tinggal wisatawan.
Selain itu, pengembangan destinasi wisata terpadu Parapuar melalui event ‘Weekend at Parapuar’ menjadi salah satu fokus kami dalam menghadirkan atraksi darat yang terkurasi, terintegrasi, dan siap jual, jelas Andhy.
Kunjungan kerja (Kunker) Hariyanto di Labuan Bajo guna perkuat sinkronisasi pengembangan destinasi dan tata kelola pariwisata. Perkuat sinergi Pusat dan Daerah.
Hadir pertemuan itu sejumlah Kepala OPD Mabar. Antara lain Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Adrianus Gunawan, Kadis Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Stefanus Jemsifori, Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Theresia P. Asmon, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Maria Etris Babur, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Maria Yuliana Rotok.
Pertemuan dimaksud untuk membahas sinkronisasi tata kelola keselamatan pengunjung, keberlanjutan ekosistem, serta penguatan resiliensi kepariwisataan Labuan Bajo Flores, dengan penekanan pada akselerasi pengembangan wisata darat sebagai strategi diversifikasi produk dan pengurangan tekanan aktivitas di kawasan perairan. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Anton Harus
