ENDE, FLORESPOS.net-Prevalensi stunting di Kabupaten Ende pada tahun 2023 lalu sebesar 6,8% atau 1.241 kasus stunting.
Pada tahun 2024 tepatnya masa timbang bulan Februari naik menjadi 8,2% atau 1.448 kasus.
Pemerintah Kabupaten Ende melalui instansi terkait menggelar Rembuk Stunting yang melibatkan semua pihak untuk melakukan intervensi dan penanganan bersama untuk penurunan angka sesuai target yaitu 5,3%.
Saat Rembuk Stunting Kabupaten Ende di Aula Hotel Flores Mandiri, Kamis (20/6/2024), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Mathilda Gaudensia Ilmoe menyarankan agar Pimpinan OPD di Ende mengambil peran langsung untuk melakukan intervensi lapangan.
Selain kebijakan penanganan secara umum dari pemerintah, Kata Mathilda, para pimpinan OPD bahkan pimpinan BUMN dan BUMD bisa mengambil peran sebagai orang tua asuh bagi anak-anak stunting di Ende.
“Selain intervensi dengan kebijakan pemerintah salah satu langkah lain adalah Pimpinan OPD, BUMN dan BUMD di Ende bisa menjadi orang tua asuh bagi anak stunting. Langkah ini adalah intervensi langsung yang bisa membantu untuk mengurangi angka stunting,” kata Kadis Ketahanan Pangan Ende.
Usulan tersebut ditanggapi oleh PJ Bupati Ende, Dr Agustinus Ngasu.
“Saya sepakat bahwa pimpinan OPD juga pimpinan BUMN, BUMD bisa jadi orang tua asuh untuk anak stunting tapi ada PR bagi orang kesehatan dan KB,” kata PJ Bupati kepada wartawan usai kegiatan.
Dikatakannya bahwa terhadap usulan tersebut Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mengindetifikasi dan mengetahui secara pasti kondisi riil di lapangan.
“Orang kesehatan dan KB di lapangan harus tau benar anak stunting itu penyebabnya apa. Apakah karena pola asuh atau masalah sanitasi,” kata PJ Bupati Ende.
Menurut PJ Bupati Ende penyebab stunting mesti diketahui secara pasti agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
PJ Bupati Ende mencontohkan intervensi yang dilakukan di Kecamatan Nangapanda pada tahun lalu. Penyebab stunting di wilayah itu adalah masalah sanitasi tetapi intervensi yang dilakukan yaitu memberikan makanan tambahan. Hasilnya prevalensi stunting di wilayah Kecamatan Nangapanda tidak berubah.
“Misalnya di Nangapanda itu masalah sanitasi bukan karena pola asuh tapi yang dikasih dengan bantuan dari Bank NTT berupa makanan tambahan. Hasilnya anak-anak tidak keluar dari stunting. Kedepannya intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran,” tegas PJ Bupati. *
Penulis: Willy Aran I Editor: Wentho Eliando
