Membudayakan Moderasi Beragama - FloresPos Net

Membudayakan Moderasi Beragama

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 13:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hendrikus Maku, SVD

Hendrikus Maku, SVD

Oleh: Hendrikus Maku, SVD

Kita acapkali mereduksi “moderasi beragama” sebagai agenda pemerintah, walakin (walaupun) hakikatnya adalah kebutuhan sosial sebuah bangsa yang majemuk. Bagi Indonesia, moderasi beragama bukan sekadar isu keagamaan, melainkan fondasi kebangsaan. Tanpa sikap moderat, keberagaman yang selama ini menjadi kekuatan justru dapat berubah menjadi sumber perpecahan.

Dalam podcast Religious Moderation, M. Quraish Shihab mengingatkan bahwa banyak sikap ekstrem lahir karena ketidakmampuan membedakan antara agama sebagai wahyu, pemahaman agama sebagai hasil tafsir manusia, dan praktik keagamaan yang dipengaruhi meliu sosial. Ketika tafsir dianggap sebagai kebenaran absolut yang tidak boleh dipersoalkan, ruang dialog mengecil dan intoleransi menemukan tempat tumbuhnya (Shihab, 2021).

Peringatan itu terasa semakin relevan di tengah realitas Indonesia hari ini. Di atas kertas, bangsa ini dikenal sebagai salah satu negara paling plural di dunia. Namun dalam praktiknya, kasus-kasus intoleransi masih terus berulang. Data SETARA Institute menunjukkan bahwa sepanjang 2024 terjadi 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 217 peristiwa dan 329 tindakan. Dari total tindakan pelanggaran itu, 159 dilakukan oleh aktor negara dan 243 oleh aktor non-negara.

Temuan tersebut sejalan dengan catatan Komnas HAM yang menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2024. Angka itu menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan beragama, masih menghadapi tantangan serius.

Persoalannya bukan semata terletak pada jumlah kasus. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pola intoleransi yang terus berulang dari tahun ke tahun. Pada 2025, publik dikejutkan oleh kasus perusakan makam bertanda salib di wilayah Bantul dan Yogyakarta. Peristiwa tersebut mendorong Kementerian Agama setempat mengingatkan pentingnya moderasi beragama agar pemahaman keagamaan tidak berkembang menjadi sikap eksklusif dan permusuhan terhadap kelompok lain (Tempo, 2026).

Masih pada tahun yang sama, isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas kembali mencuat ketika warga Ahmadiyah di Kota Banjar menghadapi pembatasan, bersamaan dengan pembatalan diskusi akademik mengenai Ahmadiyah di lingkungan kampus. Amnesty International Indonesia menilai peristiwa itu menunjukkan masih berulangnya praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas keagamaan dan penyempitan ruang kebebasan berekspresi (Amnesty International Indonesia, 2025).

Puncaknya terjadi pada Mei 2026. Kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Sewon, Bantul, dibubarkan oleh sekelompok massa. Video peristiwa tersebut segera menyebar di media sosial dan memicu keprihatinan luas. Yang dipersoalkan bukan hanya tindakan pembubaran itu sendiri, melainkan pesan yang terkandung di dalamnya: hak warga negara untuk beribadah seolah dapat dinegosiasikan oleh tekanan kelompok tertentu (Kompas, 2026).

Baca Juga :  Ketika Nafas Mereka Berakhir di Lembah Baliem

Merespons kejadian tersebut, Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, menegaskan bahwa persekusi dan intimidasi terhadap umat yang sedang beribadah bertentangan dengan konstitusi maupun ajaran agama. Kepolisian Daerah DIY kemudian meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menegaskan bahwa kebebasan beribadah dijamin oleh konstitusi.

Tragedi Bantul sesungguhnya memberi pelajaran penting. Intoleransi sering muncul bukan karena lemahnya aturan hukum, melainkan karena lemahnya budaya menghormati perbedaan. Konstitusi Indonesia sudah memberikan jaminan yang sangat jelas melalui Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Problemnya terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan perilaku sosial.

Karena itu, membudayakan moderasi beragama tidak cukup dilakukan melalui seminar, deklarasi, atau slogan seremonial. Moderasi harus dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik beragama dengan prinsip keseimbangan, keadilan atau wasatiyah  harus tumbuh di ruang keluarga, sekolah, kampus, rumah ibadah, media massa, dan media sosial.

Pendidikan agama perlu diarahkan bukan hanya untuk memperkuat kesalehan individual, tetapi juga mengembangkan empati sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Di tengah derasnya arus digital, tantangan tersebut semakin besar. Media sosial (medsos) sering kali bermetamorfosis menjadi ruang subur bagi penyebaran ujaran kebencian (hate speech), hoaks bearoma identitas, dan narasi keagamaan yang eksklusif. Penyakit sosial tersebut, jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan literasi keagamaan yang memadai, ruang digital dapat menjadi breeding ground for problems atau lahan subur bagi munculnya berbagai masalah intoleransi yang jauh lebih cepat daripada ruang sosial konvensional.

Pada saat yang sama, negara harus hadir dengan sikap yang konsisten. Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan intimidasi, diskriminasi, atau pembatasan hak beribadah atas nama mayoritas. Penegakan hukum yang tegas bukan sekadar untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memastikan bahwa semua warga negara memperoleh perlindungan yang sama. Dengan demikian, moderasi beragama tidak cukup diwujudkan melalui dialog dan edukasi semata, tetapi juga memerlukan keberanian politik dan ketegasan hukum untuk menerapkan prinsip zero tolerance for intolerance, sehingga kebebasan beragama tidak berhenti sebagai norma konstitusional, melainkan sungguh-sungguh menjadi realitas yang dialami seluruh warga negara.

Baca Juga :  Quo Vadis Reksa Pastoral Keuskupan Agung Ende? Peliharalah Kasih Persaudaraan

Di tengah berbagai tantangan tersebut, masih ada harapan. Laporan SETARA Institute tentang Indeks Kota Toleran 2024 menunjukkan sejumlah daerah berhasil mengelola keberagaman secara baik. Kota Salatiga, Singkawang, dan Semarang menjadi contoh bahwa toleransi bukan sekadar omon-omon, melainkan sesuatu yang dapat dibangun melalui kepemimpinan yang inklusif dan partisipasi masyarakat yang kuat. Meski demikian, skor rata-rata nasional justru menurun dari 5,06 pada 2023 menjadi 4,92 pada 2024, menandakan bahwa pekerjaan rumah bangsa ini masih panjang (SETARA Institute, 2025).

Akhirul kalam, moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi cara manusia mengekspresikan keyakinannya di ruang publik (public space). Bangsa ini tidak membutuhkan warga yang seragam dalam iman, melainkan warga yang dewasa dalam menyikapi perbedaan. Sebab sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa Indonesia berdiri bukan karena kesamaan agama, melainkan karena kesediaan untuk hidup bersama di tengah keberagaman.

Kasus-kasus intoleransi yang muncul selama 2025 hingga 2026 hendaknya dibaca sebagai alarm bersama. Jika toleransi hanya berhenti sebagai slogan, maka peristiwa serupa akan terus berulang. Walakin, jika moderasi beragama sungguh-sungguh dibudayakan dalam pendidikan, ruang publik, kehidupan keagamaan, dan praktik bernegara, Indonesia tidak hanya mampu menjaga persatuan, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan sumber pertentangan.

Sebab, ketangguhan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuannya mengelola keseragaman, melainkan dari kedewasaannya merawat perbedaan dalam bingkai keadilan, penghormatan, dan solidaritas. Penulis meyakini bahwa bangsa yang maju bukanlah bangsa yang bebas dari perbedaan, melainkan bangsa yang mampu mengubah perbedaan menjadi energi sosial untuk membangun masa depan bersama. Karena itu, ujian terbesar Indonesia hari ini, bukanlah apakah entitas kita beragam, melainkan apakah kita cukup bijak untuk hidup bersama dalam keberagaman itu. Ketika setiap warga merasa aman untuk beriman, bebas untuk beribadah, dan dihormati dalam identitasnya, saat itulah Indonesia dapat disebut sebagai bangsa yang benar-benar tangguh, beradab, dan bermartabat. Wallāhu a‘lam bi al-shawāb.*

Penulis: Dosen Pengampu Mata Kuliah Islamologi di IFTK Ledalero, Tinggal di Puslit Candraditya, Maumere, NTT.

Penulis : Hendrikus Maku, SVD

Berita Terkait

Pintu Keluar yang Beretika: Menyelamatkan Moralitas Bernegara dari Polemik Berlarut
Di Balik Sorotan (Memetik Hikmah Psikologis dari Perjalanan Gibran Rakabuming)
Frans Seda, Untuk Tuhan dan Tanah Air, dari Soekarno sampai Megawati Soekarnoputri
ETMC Flotim 2026 dan Sekolah Nilai
Frans Seda dan Makna Kepahlawanan dalam Negara Modern
Jangan Persulit Administrasi Calon Pekerja Migran di Tingkat Desa dan Kelurahan
Stadion Marilonga Ende dan Standar Venue Sepak Bola Putri: Saatnya Infrastruktur Olahraga Daerah Naik Kelas
Membumikan Kepemimpinan Melalui Transportasi Publik
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:46 WITA

Membudayakan Moderasi Beragama

Sabtu, 14 November 2026 - 17:49 WITA

Pintu Keluar yang Beretika: Menyelamatkan Moralitas Bernegara dari Polemik Berlarut

Jumat, 13 November 2026 - 11:44 WITA

Di Balik Sorotan (Memetik Hikmah Psikologis dari Perjalanan Gibran Rakabuming)

Rabu, 11 November 2026 - 13:50 WITA

Frans Seda, Untuk Tuhan dan Tanah Air, dari Soekarno sampai Megawati Soekarnoputri

Selasa, 10 November 2026 - 20:02 WITA

ETMC Flotim 2026 dan Sekolah Nilai

Berita Terbaru

Hendrikus Maku, SVD

Opini

Membudayakan Moderasi Beragama

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:46 WITA

Nusa Bunga

NasDem Berbagi, Salurkan 500 Paket Sembako di Kabupaten Sikka

Rabu, 18 Nov 2026 - 19:55 WITA