MAUMERE, FLORESPOS.net-Wakil Bupati (Wabup) Sikka Simon Subandi Supriadi saat berdialog dan beraudensi dengan kelompok mahasiswa dari Cipayung Plus saat menggelar demo di Kantor Bupati Sikka,Rabu (8/4/2026) memaparkan berbagai pencapaian kinerja pemerintah.
Wabup Sikka dalam dialog juga menjelaskan mengenai berbagai tantangan dalam pembangunan terutama berkaitan dengan efisiensi anggaran di daerah termasuk di berbagai lembaga dan kementrian.
Simon juga menjelaskan mengenai pernyataan mahasiswa terkait dengan janji kampanye yang disampaikan soal berobat gratis hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Berobat pakai KTP artinya semua warga yang tidak mampu akan dimasukan menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) sehingga dibayarkan pemerintah,” ujar Wabup Sikka, Simon Subandi Supriadi saat dialog di ruang Rokatenda lantai 2 Kantor Bupati Sikka, Rabu (8/4/2026).
Simon menyebutkan, saat berobat hanya bawa KTP saja sebab semua sudah terdata dan saat ini pemerintah sedang melakukan pembenahan data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Ia memaparkan, tunggakan pemakaian Kartu Sikka Sehat dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih Rp12 miliar yg belum dibayarkan ke RS TC Hillers Maumere setelah dicicil pembayarannya,” ungkapnya.
Simon menegaskan, kenapa Kartu Sikka Sehat tidak dilanjutkan karena tidak diperbolehkan pemerintah pusat sebab semuanya harus didaftarkan menjadi peserta di BPJS Kesehatan.
Saat ini terangnya, pemerintah sedang mengusahakan agar puskesmas bisa berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RS TC Hillers Maumere agar bisa merekrut dan membayar gaji dokter.
Hal ini kata dia untuk mengatasi ketiadaan dokter umum dan dokter gigi di puskesmas sebab dokter yang bertugas tidak harus berstatus ASN.
Pemerintah juga sedang melakukan perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan setiap warga masuk di Desil 1 sampai Desil 5 yang berhak menerima bantuan.
“Setiap tanggal 1 sampai 11 operator di desa dan kelurahan akan melakukan input dan perbaikan data lagi. Data ini akan diberikan ke Dinas Sosial Kabupaten Sikka agar diperbaiki.” jelasnya.
Simon juga menjelaskan, dana Covid-19 tahap 2 yang diperuntukan untuk membayar jasa para tenaga kesehatan sudah masuk di rekening Pemda Sikka bulan November 2025 dan saat ini sedang disiapkan pembayarannya.
Terkait pembangunan jaringan listrik, ia katakan hal tersebut menjadi kewenangan PLN dan pemerintah sudah komunikasi dengan pihak PLN bahkan ada desa yang sudah disurvei namun PLN juga terkena efisiensi anggaran.
Dia juga mengatakan pembangunan Waduk Napunggete menggunakan dana APBN termasuk pembangunan lanjutan cetak sawah baru 300 hektar dan jaringan air bersih hingga Kota Maumere.
“Setelah Presiden Jokowi tidak menjabat,pembangunannya juga tidak dilanjutkan.Kami selalu komunikasikan dan tanyakan ke Balai Wilayah Sungai NTT dan Kementrian PU namun belum ada realisasinya.Mungkin terkena efisiensi anggaran,” tuturnya.
Wabup Sikka juga memaparkan selama kepemimpinan dirinya dan Bupati Juventus Prima Yoris Kago,tahun lalu diberikan dana beasiswa dari Pemda Sikka kepada 80 mahasiswa tidak mampu dan tahun 2026 ditingkatkan menjadi 320 mahasiswa.
Tahun 2025 wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Kabupaten Sikka dan memberikan berbagai bantuan dan awal tahun 2026 ini Menteri Kelautan dan Perikanan juga datang.
Simon memaparkan, nantinya akan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Sikka dan direncanakan dibangun 38 titik namun akan dibangun sekitar 9 sampai 10 lokasi dahulu yang sudah memenuhi syarat.
“Kampung nelayan merah putih di Nangahure akan dibangun dengan anggaran sekitar Rp22 miliar. Kami beryukur sebab kami bisa mendatangkan menteri ke Sikka agar bisa melihat langsung kondisi daerah kita sehingga bisa menggelontorkan bantuan,” ucapnya.
Simon juga mengakui gaji 725 guru honor sudah dibayarkan tahun 2025 dan tahun 2026 akan diselesaikan pembayaran dana Covid-19 bagi para tenaga kesehatan yang sudah tertunda 4 tahun.
Pembangunan rumah layak huni juga sudah dianggarkan Rp6 miliar tapi pemerintah masih menunggu pembuatan Peraturan Daerah (Perda) karena DPRD Sikka menginginkan ada Perda.
Pihaknya juga sudah anggarkan pembangunan jalan dalam kota Maumere tapi mau bangun jalan dulu atau bayar gaj P3K paruh waktu sehingga pihaknya memilih membayar gaji P3K paruh waktu.
“Tidak ada retorika dan tidak ada pembelaan diri. Saya paparkan apa yang kami kerjakan. Jadi tidak benar kalau dikatakan kami gagal.Terima kasih kepada para mahasiswa, jangan lupa terus mengontrol pembangunan di Kabupaten Sikka,” pungkasnya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
