MAUMERE, FLORESPOS.net-Mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus melakukan aksi demo di Kantor Bupati Sikka terkait setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Simon Subandi Supriadi.
Wakil Bupati Sikka mempersilahkan mahasiswa masuk ke Kantor Bupati Sikka dan menyampaikan aspirasi mereka serta membuka ruang dialog terkait apa yang mau disampaikan kepada pemerintah.
Dalam dialog, mahasiswa menyampaikan berbagai permasalahan terkait pembangunan dan pelayanan publik termasuk di bidang kesehatan seperti janji kampanye 100 hari akan membangun RS Pratama Doreng.
Juru bicara HMI Sikka dalam audensi menyampaikan keprihatinan terkait dengan banyaknya kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Sikka termasuk kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).
Mahasiswa mengaku prihatin dengan adanya kasus di bidang kesehatan ini dan menyebutkan pelayanan di RS TC Hillers Maumere masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki.
Dikatakan, banyak puskesmas yang tidak memiliki dokter serta dana Covid-19 tahap 2 belum dibayarkan kepada tenaga kesehatan dan janji kampanye berobat hanya membawa KTP.
Terhadap apa yang disampaikan mahasiswa, Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi menjelaskan, saat dirinya dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menjabat kondisi RS TC Hillers sedang tidak baik-baik saja.
Simon mengatakan, dana Covid-19 belum dibayarkan kepada para tenaga kesehatan selama 4 tahun dan RS TC Hillers juga tidak memiliki dokter anestesi.
Saat keduanya menjabat, dana jasa Covid-19 untuk periode Maret 2020 hingga September 2021 bagi para tenaga kesehatan sudah dibayarkan di bulan Agustus 2025 setelah penantian panjang selama 4 tahun.
“Kalau dikatakan saya dan bupati tidak berhasil itu tidak benar sebab kami yakin apa yang kami kerjakan selama setahun kemarin, kami lewati dengan baik.Ada banyak keberhasilan,” terangnya.
Simon memaparkan, dana Covid-19 tahap dua juga sudah tersedia dan sedang disiapkan pembayarannya termasuk juga uang jasa para tenaga kesehatan pun sudah lancar dibayarkan.
Saat ini kata dia, pemerintah sedang memikirkan untuk membayar gaji tenaga kesehatan yang selama ini pembayaran honornya menggunakan dana desa.
Dirinya mengaskan,tidak ada janji kampanye 100 hari kerja akan melanjutkan pembangunan RS Pratama Doreng dan menyebutkan hal itu omong kosong sebab masa 100 hari kerja mau bangun RS Prtama Doreng, itu tidak benar.
“Rumah sakit itu mangkrak pembangunannya yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya. Pembangunannya menggunakan dana pinjaman daerah dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujarnya.
Simon mengaku sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa mendapatkan dana untuk melanjutkan pembangunannya namun sampai saat ini pemerintah pusat belum menyetujuinya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
