MAUMERE, FLORESPOS.net-Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berupaya agar pembangunan Puskesmas Tuanggeo di Pulau Palue, Kecamatan Palue bisa dilanjutkan pembangunannya agar bisa melayani warga di 4 desa di pulau ini.
Pembangunan Puskesmas Tuanggeo yang berada di Kecamatan Palue, Pulau Palue tidak bisa diselesaikan hingga akhir tahun 2025 sehingga proyek tersebut pun diputus kontrak.
Proyek ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 6.467.987.080 namun pengerjaan fisik baru mencapai 56 persen sementara dana pekerjaan yang sudah diselesaikan hanya 40 persen.
“Masyarakat Pulau Palue secara keseluruhan berharap agar Puskesmas Tuanggeo ini bisa diselesaikan agar ada asas manfaat untuk pelayanan dasar kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik,” sebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, Selasa (3/3/2026).
Petrus menyebutkan, selama ini pelayanan kesehatan di Puskesmas wilayah Tuanggeo berada di Puskesmas Pembantu (Pustu) Tuanggeo yang tidak representatif sebagai sebuah Puskesmas.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sikka di tahun 2025 mendapat anggaran pembangunan prototipenya tetapi dalam perjalanan ada kendala di progres kemajuan fisik.
Dirinya menjelaskan, syarat salur 3 dimana harus keuangan salur 1 dan 2 itu 90 persen dan fisik harus mencapai minimal 70 persen.
“Kondisi terakhir kita di Desember 2025, uang diserap sekitar 90 persen untuk keseluruhan tetapi yang kemajuan fisik Puskesmas Tuanggeo itu baru mencapai 56 persen menurut laporan konsultan pengawas,” ungkapnya.
Petrus menjelaskan, melihat kondisi ini pihaknya sudah bersama BPK turun ke Pulau Palue untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan inspektorat saat ini sementara menghitung selisih volume-nya.
Ia berharap mudah-mudahan ada kebijakan dari Bupati Sikka dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menilai agar Puskesmas ini bisa dilanjutkan.
Lanjutnya, saat ini sementara berproses di TAPD dan akan dilanjutkan dengan pergeseran anggaran mendahului perubahan sehingga mudah-mudahan ada kebijakan untuk melanjutkan ini di pergeseran anggaran.
Kenapa di pergeseran, sebab apabila harus menunggu di perubahan anggaran maka waktu pengerjaan tidak mencukupi karena waktu untuk tender dan lainnya itu hampir 3 bulan lebih.
“Perubahan anggaran biasanya terjadi di bulan Oktober. Jadi kita harapkan kalau memang ada di pergeseran bisa diakomodir sehingga kita punya waktu luang untuk bisa lakukan lelang. Waktu pelaksanaan penyelesaiannya masih cukup hingga bulan Desember 2026,” terangnya.
Petrus mengakui apabila proyeknya tidak bisa dilanjutkan maka Pemerintah Kabupaten Sikka harus membayar selisih volume lebih terpasang ke kontraktor itu 16 persen dimana perhitungan anggarannya di atas 1 miliar.
Menurutnya apabila Pemerintah Kabupaten Sikka tidak melanjutkan pembangunannya dan membayar Rp 1 miliar lalu asas manfaat pembangunan Puskesmas Tuanggeo tidak ada maka ini tentu jadi pertimbangan.
“Untuk itu kita bayar selisih anggarannya lalu kita lanjutkan pembangunannya sehingga asas manfaat untuk Puskesmas ini bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tuanggeo,” terangnya.
Petrus memaparkan, Puskesmas Tuanggaeo melayani kesehatan warga di 4 desa di Pulau Palue sementara 2 desa lainnya di dekat pantai di layani oleh Puskesmas Palue.
Lanjutnya, Puskesmas Tuanggeo prototipenya rawat jalan tetapi dirancang bangun atau disiapkan untuk prototipe rawat inap mengingat wilayah Palue berada di pulau terluar.
“Untuk merujuk pasien ke RS TC Hillers di Maumere kita tidak mempunyai sarana pendukung. Biasanya kalau rujukan pakai kapal motornya nelayan.Bila ada emergensi maka keputusannya pasien harus dirujuk ke Maumere,” tuturnya.
Dengan kondisi ini kata Petrus, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menyiapkan agar 2 Puskesmas di Pulau Palue disiapkan menjadi Puskesmas rawat inap sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di pulau terluar ini. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
