MAUMERE, FLORESPOS.net-Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti terjadinya kasus kematian ibu hamil almarhumah Maria Yunita (36) dan bayi dalam kandungannya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD TC Hillers Maumere, Rabu (9/4/2025) malam.
Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton saat dihubungi Florespos.net, Kamis (10/4/2025) menyebutkan, dirinya telah menghubungi pemangku kepentingan di Kabupaten Sikka menanyakan kasus ini.
Ia mengatakan, dugaan sementara salah satu sebab kematian ibu dan anak adalah karena tidak adanya dokter anestesi di RSUD TC Hillers, rumah sakit miliki Pemda Sikka.
Dirinya pun telah menelepon Kadis Kesehatan Sikka, Direktur RSUD TC Hillers Maumere dan Kepala BPJS Cabang Maumere guna menyampaikan beberapa hal terkait kasus ini.
“Kami telah menerima informasi bahwa sejak bulan Januari 2025, RSUD TC Hillers Maumere tidak lagi memiliki dokter anestesi karena mengundurkan diri,” sebutnya.
Darius mengatakan, untuk itu pihaknya meminta manajemen RSUD TC Hillers Maumere memenuhi standar minimum jumlah dan kualifikasi SDM tenaga kesehatan termasuk dokter anestesi sebagai spesialis penunjang untuk rumah sakit kelas C.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat dua orang dokter anestesi yang melayani di RS Swasta Lela Kabupaten Sikka yaitu dr. Yosefina Hermiyanti Tri Lestari Djati, Sp.An dan dr. Remidazon Rudolfus Riba, Sp.An.
Dirinya meminta Pemda Sikka agar sebisa mungkin diupayakan kedua dokter ini bersedia melayani di RSUD Tc. Hillers agar hak para pasien untuk dilayani sesuai standar pelayanan RSUD kelas C tidak terabaikan.
“Ketiadaan dokter anestesi menyebabkan tindakan operasi sekecil apapun bagi masyarakat Kabupaten Sikka tidak bisa dilakukan di RSUD TC Hillers dan harus dirujuk ke rumah sakit lain di dalam dan di luar Kabupaten Sikka,” ungkapnya.
Darius menegaskan, ketiadaan dokter anestesi ini menjadi masalah tersendiri bagi pasien darurat yang membutuhkan pertolongan cepat dengan tindakan operasi.
Kepada Kepala BPJS Cabang Maumere, pihaknya minta agar memastikan semua rumah sakit yang melakukan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) memenuhi syarat jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai kelas rumah sakit. Termasuk melaksanakan Janji Layanan Jaminan Kesehatan Nasional secara optimal.
Lanjutnya, bilamana saat dilakukan kredensialing terdapat rumah sakit yang belum memenuhi standar minimum jumlah dan kualifikasi SDM tenaga kesehatan agar diingatkan wajib memenuhi syarat itu sebelum tanda tangan perjanjian kerja sama dilaksanakan.
Kepada Kepala Dinas Kesehatan, pihaknya meminta agar membantu mempercepat proses penetapan Surat Ijin Praktek (SIP) bilamana dua dokter anestesi di rumah sakit swasta di Sikka bersedia melayani di RSUD Tc Hillers.
“Semua pihak menyatakan kesediaannya untuk saling berkoordinasi dan terus berupaya memproses secara cepat SIP dokter anestesi jika ada permohonan ijin praktek,” tuturnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus mengatakan, dirinya sedang melakukan koordinasi dengan pihak RS St. Gabriel Kewapante agar dokter anestesinya bisa melayani di RSUD TC Hillers Maumere.
Petrus menyebutkan, kondisi saat ini di Kabupaten Sikka terdapat 62 orang ibu hamil dengan resiko tinggi dan memiliki potensi melahirkan melalui operasi caesar.
Lanjutnya, total sudah ada 2 ibu hamil bersama anaknya yang meninggal dunia di RS TC Hillers Maumere serta seorang pasien laki-laki yang harus menjalani operasi.
“Saya sore ini akan ke rumah sakit Kewapante untuk berbicara dari hati ke hati dan mudah-mudahan dokter anestesinya bisa bersedia bertugas juga melayani pasien di RS TC Hillers,” ucapnya. *
Penulis : Ebed de Rosary (Kontributor)
Editor : Wentho Eliando
