LABUIAN BAJO, FLORESPOS.net-Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), menekankan, Mal Pelayanan Publik (MPP) setempat mesti mengesampingkan ego sektoral dan praktek percaloan.
Ia sampaikan itu ketika meresmi gedung MPP Mabar, di Labuan Bajo baru-baru ini.
Menurut Bupati Edi, MPP merupakan harapan dan cita-cita bersama. Nafas lahirnya MPP untuk kemudahan mengurus perijinan, sekaligus menghemat waktu. Dengan begitu tidak dijumpai lagi budaya antri.
Terkait urusan perijinan, dengan adanya MPP, kita tak lagi pergi ke dinas yang lain dan seterusnya-dan seterusnya, tapi semua sudah terintegrasi di Mal Pelayanan Publik yang serba online dengan aplikasi OSS.
Untuk bisa mewujudkan ini secara efektif-efisien dan berhasil guna,
Bupati Edi menekankan tiga hal. Pertama, MPP yang berkualitas dapat terwujud jika setiap instansi atau lembaga yang tergabung di dalamnya harus mampu mengesampingkan yang namanya ego sektoral. Tidak ada lagi yang membawah instansi A, B, C, D, yang ada itu adalah kerja tim.
Kedua, hadirnya MPP harus mampu mengikis layanan publik yang identik menyita waktu, antrian panjang, praktek percaloan dan minimnya informasi pelayanan.
Ketiga, perlu kesadaran kolektif untuk memadukan kewenangan publik serta mengubah cara kerja yang lebih terpadu lintas instansi birokrasi.
Orang nomor satu Mabar tersebut sangat berharap unit kerja lain yang akan bergabung yang belum membuat PKS supaya sesegera mungkin melakukan PKS agar ini berjalan dengan lancar.
“Kalau kita masih punya keengganan, sebaik apapun program, semegah apapun gedungnya tidak akan terwujud, satu saja kemauan baik dari kita sekalian. Ini sudah saatnya kita harus melayani masyarakat termasuk didalamnya para pelaku usaha. Mari kita memberikan pelayanan terbaik,” komentar Bupati Edi.
Sebagaimana kita jumpa di daerah-daerah maju, di negara- negara maju, lanjut Bupati Edi, bahwa sesungguhnya, baik itu masyarakat maupun para pelaku usaha yang ingin mengajukan izinan untuk berinvestasi, berikan. Layani dengan tetap mengikuti prosedur atau standar sebagaimana yang telah ditetapkan.
“Kalau harus itu dipermudah kenapa dipersulit. Yang sulit kita permudah dengan tetap memegang prinsip bahwa mengikuti aturan,” ujar Bupati Edi yang juga Ketua DPD Partai Nasdem NTT itu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mabar, Maria Eltris Babur dalam laporannya ketika itu, bahwa sesaat sebelumnya peresmian MPP sudah dilakukan Menteri PAN-RB Rini Widyantini, peresmian melalu zoom meeting.
“Kehadiran para undangan pada acara ini motivasi buat kami untuk berkarya lebih baik lagi. Bahwa pengintegrasian yang terjadi bukan hanya secara fisik di dalam satu tempat tetapi juga dalam pemanfaatan data,” kata Kadis yang disapa Rice Babur itu.
Hadir pada acara tersebut adalah Wakil Bupati Mabar Yulianus Weng, Sekda Mabar Fransiskus Sales Sodo, Ketua DPRD Mabar Benediktus Nurdin serta undangan lainnya. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Anton Harus
