JAKARTA, FLORESPOS.net–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta kepada penyelenggara pelayanan publik melakukan tiga hal untuk akselerasi pelayanan publik. Tiga hal tersebut, yakni kualitas, kolaborasi dan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai simbol inovasi.
Tiga hal itu disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat Rapat Koordinasi Penguatan Implementasi MPP dan Peresmian MPP Tahun 2024, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
“Hari ini, kita tidak sekadar meresmikan sebuah gedung. Kita sedang meluncurkan harapan dan visi baru untuk pelayanan publik di Indonesia,” ujar Rini dilansir Kemenpan, Kamis.
Terkait tiga hal tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini meminta utamakan kualitas pelayanan untuk memastikan semua layanan yang diberikan dengan cepat, mudah, ramah, profesional dan berintegritas.
“Jadikan kepuasan masyarakat sebagai ukuran utama di dalam keberhasilan layanan,” tutur Rini.
Menteri PANRB Rini Widyantini juga meminta untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor. Di masing-masing MPP terdapat puluhan layanan yang tersedia untuk warga dalam satu tempat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, instansi vertikal, BUMN, dan swasta harus dibangun untuk menciptakan ekosistem layanan yang terintegrasi.
Tak hanya itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses evaluasi dan pengembangan MPP agar layanan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menteri PANRB Rini Widyantini meminta agar MPP dijadikan sebagai simbol inovasi. Ia menekankan untuk tidak pernah puas dengan capaian saat ini, dan mencari cara baru untuk membuat layanan semakin efisien, ramah masyarakat, dan kelompok rentan.
Ke depan MPP juga bisa menjadi ruang kolaborasi pengembangan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat.
“Pastikan MPP menjadi dorongan yang lebih kuat dalam penggunaan teknologi untuk mempercepat proses layanan termasuk bisa menjadi ruang kolaborasi pengembangan kapasitas masyarakat,” tuturnya.
42 MPP Diresmikan
Ada 42 MPP yang diresmikan. Ke-42 MPP tersebut, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Kaur, Kabupaten Merangin, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat.
Seterusnya, Kabupaten Belitung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar.
Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Kolaka Utara.
Kabupaten Konawe Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Yapen, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Subang, Kabupaten Manggarai Barat.
Kabupaten Serang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Sidenreng Rappang; Kota Bandar Lampung; dan Kabupaten Pidie.
Bertambahnya 42 MPP itu menambah jumlah MPP di seantero Indonesia menjadi 272 MPP atau sekitar 53% dari total kabupaten/kota yang ada. Selain itu, terdapat empat provinsi dimana seluruh kabupaten/kota-nya sudah memiliki MPP.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendorong pencapaian ini. Secara khusus, saya juga sampaikan apresiasi atas pendampingan yang telah dilakukan oleh empat provinsi, yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan peresmian pada hari ini, secara keseluruhan kabupaten/kota-nya telah memiliki MPP,” ungkap Menteri PANRB Rini Widyantini.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, MPP merupakan katalisator percepatan peningkatan pelayanan publik dalam merespon harapan masyarakat yang dinamis. Kehadiran MPP telah membawa banyak manfaat nyata bagi masyarakat, seperti percepatan proses, peningkatan kualitas, efisiensi waktu dan biaya, serta transparansi.
Terbukti, keberadaan MPP dapat memberikan dampak positif terhadap kemudahan berusaha, terutama bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun investor dan berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Empat Model Pelayanan
Ada empat model pelayanan yang menjadi perhatian Kementerian PANRB dan akan terus didorong dalam penguatan ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.
Empat model pelayan itu, diantaranya, layanan yang langsung kepada masyarakat (direct services); layanan bergerak dan jemput bola kepada masyarakat termasuk ke tempat yang sulit terjangkau (mobile service); membangun sistem layanan online layanan mandiri (self-service); dan mengembangkan layanan digital (MPP Digital) dengan pemanfaatan teknologi informasi (electronic services). *
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
