BAJAWA, FLORESPOS.net-Debat perdana pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 digelar di Aula John Thom Bajawa, Kamis (3/10/2024).
Paslon Paru Andreas, SH., MH dan Moses Jala, SS atau Paket AP-MJ dan Paslon Raymundus Bena, SS., M.HUM dan Bernadinus Dhey Ngebu, SP atau Paket Murni mengikuti debat yang dipandu, Gadis Bianca.
Gadis Bianca, Presenter Metro TV bersama tiga orang panelis masing-masing yaitu Bill Nope, S.H., LLM (Dosen Undana Kupang), Amir Syarifudin Kiwang, S.Sos., M.Si (Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang) dan Pater Dr. Philipus Tule, SVD (Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang) pelaksanaan debat berjalan lancar.
Akibat gangguan penerbangan karena erupsi gunung berapi Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, sehingga dua panelis debat mengikuti debat secara zoom yakni Bill Nope, S.H., LLM, Amir Syarifudin dan Kiwang,S.Sos.. M.Si sedangkan yang hadir langsung adalah Pater Dr. Philipus Tule SVD.
Debat yang dibagi dalam 6 sesi, terdiri dari pemaparan visi, misi, dan program kerja, sesi kedua dan ketiga tentang pendalaman visi dan misi serta program kerja dengan menjawab pertanyaan panelis sesuai dengan subtema yang disiapkan, sesi keempat dan kelima dua Paslon saling bertanya dan menanggapi dan sesi ke-6 pernyataan penutup atau closing statement.
Debat dengan tema Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dengan sub tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Paslon Bupati dan Wakil Bupati Ngada nomor urut 1 Andreas Paru dan Moses Jala Watu serta Paslon nomor urut 2 Raymundus Bena dan Bernadinus Dhey Ngebu pada sesi tanya dan menanggapi banyak membahas pula tentang kesehatan masyarakat.
Hal yang disoroti serius kedua Paket adalah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Moses Jala Watu, Calon Wakil Bupati dari Paket AP-MJ ketika diberi kesempatan bertanya kepada Paket Murni menanyakan tentang masih banyak masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS dan berdampak dalam pelayanan kesehatan.
Dalam jawabannya Paket Murni melalui Calon Bupati Raymundus Bena memberikan jawaban berkaitan tunggakan cicilan BPJS sebesar Rp6,4 miliar dari 15 ribu peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Ngada.
Menurut Raymundus Bena, tunggakan sebesar ini menjadi masalah dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Hal lain bahwa masih ada lebih 12.000 lebih masyarakat Kabupaten Ngada yang belum memiliki proteksi di bidang kesehatan atau tidak memiliki Kartu BPJS atau KIS.
Intervensi dari pemerintah pusat menurutnya sangat terbatas di mana sekitar 89.000 lebih, APBD provinsi terbesar 2.082 dan APBD Kabupaten Ngada 12.106.
Karena hal tersebut merupakan sebuah masalah, maka Paket Murni berkomitmen terhadap penyelesaian masalah tersebut.
Sementara itu Bernadinus Dhey Ngebu calon Wakil Bupati dari Paket Murni menambahkan ada 8 indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Indikator tersebut diantaranya pendapatan, konsumsi dan peningkatan kesejehteraan keluarga, pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal ,fasilitas tempat tinggal, pendidikan, kemiskinan dan lingkungan serta kesehatan.
“Bagi Murni ini merupakan kegiatan yang paling utama dan utama untuk menggratiskan biaya kesehatan bagi masyarakat dari tingkat Puskesmas sampai ke Rumah Sakit,” tutupnya.
Menanggapi pernyataan Paket Murni, Calon Bupati dari Paket AP-MJ, Andreas Paru mengatakan, Paket Murni yang sebelumnya calon Bupati adalah Wakil Bupati Ngada dan Calon Wakil Bupati adalah Ketua DPRD Kabupaten Ngada pada tanggal 16 Agustus 2024 di ruang sidang DPRD Kabupaten Ngada justru menyampaikan pernyataan yang sangat kontraproduktif.
Dikatakannya, pada tanggal tersebut substansi pembahasan perubahan APBD Kabupaten Ngada, Pemerintah Kabupaten Ngada meminta agar 17.000 lebih masyarakat harus segera mendapatkan kartu BPJS untuk memenuhi standar UHC yang saat ini Kabupaten Ngada baru 86% menuju 96%.
Usulan dana Rp2 miliar lebih dari pemerintah namun ditolak oleh anggota DPRD Kabupaten Ngada saat itu.
Dirinya sebagai Bupati telah berjuang untuk membebaskan masyarakat dari persoalan biaya untuk urusan Kesehatan.
Pada saat di Kupang untuk konsultasi dan harmonisasi dengan pemerintah Propinsi juga ditolak sehingga pemerintah Provinsi mengeluarkan keputusan untuk tetap mengakomodir anggaran BPJS karena merupakan anggaran wajib.
“Jangan kita membohongi rakyat. Pernyataan-pernyataan kita harus jujur,” ungkapnya.
Pemerintah telah berupaya untuk mempersiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan membangun fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas juga tenaga dokter yang diberikan beasiswa namun untuk pelayanan kesehatan gratis ditolak saat itu dan hanya ada empat anggota DPRD yang menyetujui.
Dirinya mempertanyakan komitmen Paket Murni karena pada saat sidang perubahan APBD sama sekali tidak disetujui anggaran untuk BPJS Kesehatan.
Moses Jala Watu menambahkan bahwa bagi paket AP- MJ masalah kesehatan merupakan hal prioritas sehingga menurutnya, jangan sampai terlalu banyak berbicara tentang visi dan misi tidak ada gunanya apabila banyak masyarakat yang harus menderita sakit dan tidak dibantu.
Kesehatan merupakan tekad Paket AP-MJ dan dirinya telah berpengalaman mengurus tentang masalah kesehatan baik dari biaya sendiri maupun lewat jaringan yang telah dibangunnya.
Debat Pasangan calon tersebut juga dihadiri Penjabat Bupati Ngada Hildegardis Bria Seran, unsur Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Ngada, perwakilan Pemilih Pemula serta undangan lainnya. *
Penulis : Wim de Rozari
Editor : Anton Harus
