BAJAWA, FLORESPOS.net-Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Ngada Karno Lero mengatakan kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa di Late memberikan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Ngada peduli terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.
“Pelayan kesehatan termasuk kepada pasien BPJS Kesehatan erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Sehingga kami bersyukur dan memberi apresiasi yang tinggi kepada Pemda Ngada,” kata Karno Lero kepada Florespos.net, di ruang kerjanya, Kamis (8/8/2024).
Karno Lero mengatakan, pemerintah dan swasta memberikan pelayanan fasilitas kesehatan yang berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain.
BPJS Kesehatan tentunya membutuhkan perhatian dari masing-masing pihak baik pemerintah daerah maupun swasta untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang baik bagi pasien BPJS Kesehatan tersebut.
“Semua tergantung dari penyedia fasilitas itu sendiri. Kalau di Ngada sendiri pemerintah mempunyai niat baik dengan menghadirkan Rumah Sakit Umum baru di Late,” jelasnya.
Pembangunan RSUD di Late merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dalam artian untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal termasuk bagi pasien BPJS Kesehatan itu sendiri.
“Upaya pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit adalah untuk penyetaraan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak ada perbedaan dari rumah sakit yang ada di daerah lain,” kata Karno Lero.
Kata Karno Lero, dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik sangat diharapkan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Ngada juga menjadi lebih baik.
“Tujuannya agar masyarakat ketika memperoleh pelayanan kesehatan baik di Puskesmas ataupun Rumah Sakit memperoleh pelayanan dengan mudah dan tidak perlu memikirkan biaya,” katanya.
Lanjut Karno Lero, kepesertaan secara mandiri disarankan untuk masyarakat menjadi anggota BPJS karena tidak harus membebankan semua biaya kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
“Ketika masyarakat mampu untuk bisa mendaftarkannya secara mandiri tentunya diharapkan menjadi peserta Mandiri pula,” katanya.
Saat ini di Ngada, kata Karno Lero, pembayaran secara mandiri bagi peserta BPJS sebanyak 14.074 peserta. Bila dilihat dari keaktifan rutin membayar untuk presentasi tidak sampai 40 persen. Sedangkan yang lainnya berstatus penunggak atau nonaktif.
Alasan tidak tepat waktu membayar Mandiri, menurutnya adalah kemauan dan kemampuan untuk membayar juga akses untuk membayar dan yang lebih banyak adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iuran di mana sebagian besar peserta Mandiri adalah mereka yang terdaftar di kelas 3.
“Peserta Mandiri yang ditemukan bukan karena yang bersangkutan mampu tetapi membutuhkan pelayanan kesehatan yang murah saat berobat namun setelah sembuh tidak membayar iuran BPJS.,” katanya.
Kata Karno Lero, upaya yang dilakukan adalah biasa menghubungi peserta yang menunggak melalui telepon.
Di Kabupaten Ngada telah ada Kader JKM yang terdiri dari masyarakat umum dan mitra BPJS Kesehatan yang ditugaskan untuk melakukan penagihan iuran kepada peserta Mandiri yang menunggak. *
Penulis : Wim de Rozari
Editor : Wentho Eliando
