LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) mengharapkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak dengan bergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP).
Berbagai pihak dimaksud yakni unit/instansi/lembaga yang ada di wilayah Mabar, kabupaten pariwisata yang merupakan bagian dari Provinsi NTT tersebut.
Bupati Mabar Edistasius Endi dalam sambutannya ketika membuka rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) tingkat Mabar di Labuan Bajo baru-baru ini, mengatakan, Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata super premium, pelayanan publik berkualitas tentunya menjadi kebutuhan utama, karena mata dunia selalu mengamatinya.
Sambutan orang nomor satu Mabar tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo. Kegiatan FKP sehubungan dengan MPP diselenggarakan oleh Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mabar.
Kata Bupati Endi, kekayaan alam dan keramahan budaya Manggarai/Mabar harus diimbangi dengan persepsi positif tentang layanan publik yang semakin baik. Tentu ini pekerjaan berat. Tetapi diyakini jika kita bersama maka tugas layanan pada MPP akan mencapai tujuannya.
Terkait ini setidaknya ada 7 poin. Pertama, memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi topografi dan infrastruktur wilayah Mabar.
Kedua, menyelenggarakan pelayanan yang terintegrasi, terkoordinasi, terorganisasi melalu pengintegrasisasian unit-unit layanan baik dari pihak pemerintah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta yang secara teknis akan diatur dalam sebuah sistim koordinasi lintas unit layanan dalam bentuk Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
Ketiga, mengembangkan sistem layanan berbasis elektronik untuk merespons tuntutan revolusi industry 4,0 dalam rangka elektifitas dan efisiensi layanan.
Keempat, mewujudkan sistim layanan berkeadilan (sensitive gender) sebagian dari tanggung jawab moral dan sosial negara terhadap masyarakat berkebutuhan khusus (kaum disabilitas, lansia, ibu hamil dan melahirkan, dan anak-anak).
Kelima, meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Manggarai Barat melalu perizinan investasi yang cepat, mudah, murah, aman dan nyaman.
Keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan minat mandiri usaha masyarakat, menarik investor (lokal dan non lokal) sebanyak mungkin dalam rangka meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal.
Ketujuh, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggungjawab, berdaya, dan berbudaya.
Untuk mewujudkan ketujuh poin di atas, Pemkab Mabar sangat mengharapkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, terutama unit/instansi, lembaga pemberi layanan dalam lingkup wilayah Mabar dan dari berbagai level dan tingkatan kewenangan untuk bergabung dalam Mal Pelayanan Publik.
Seiring kemajuan sistim informasi dan teknologi, ada yang mempertanyakan bahwa masih pentingkah adanya Mal Pelayanan Publik yang memberikan layanan langsung?
Melihat kemajuan di berbagai kota, semaju apapun sistim teknologi informasinya ada saja kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan langsung karena keberagaman urusan yang diurus oleh para pihak berbeda kewenangan dengan berbagai standar layanannya sehingga ini kita padukan dalam 1 lokasi dan kita integrasikan dalam satu sistim.
“Saya sudah konfirmasi ke Kepala DPMPTSP (Mabar) bahwa para unit akan tetap menggunakan sistimnya tapi akan diintegrasikan dalam satu kesatuan sistim tanpa mengganggu otoritas dan kewenangan masing-masing. Ini sekaligus kita saling belajar bagaimana memberi layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bupati Endi sebagaimana disampaikan Sekda Sodo.
Diwarta media ini sebelumnya, Bupati Endi mengungkapkan bahwa Mal Pelayanan Publik hilangkan perilaku cuci tangan petugas. *
Penulis: Andre Durung I Editor: Wentho Eliando
