LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Pemerintah wajib memberi kompensasi kepada rakyat yang tanahnya diberikan gratis untuk kepentingan umum walau ukuran tanah tersebut hanya satu jengkal.
Demikian penegasan Benny Kabur Harman (BKH), anggota DPR Republik Indonesia, saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan dari berbagai media massa di Labuan Bajo baru-baru ini.
Pada kesempatan tersebut sejumlah wartawan mengungkapkan bahwa ada banyak lahan masyarakat di Labuan Bajo diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan umum, di antaranya buat jalan.
Namun, sertifikat tanah itu tidak diubah/tidak ganti. Sebelum dan sesudah diserahkan cuma-cuna untuk umum, ukuran tanah tersebut tidak berkurang, tetap sama seperti semula. Sehingga nilai pajaknya juga tetap sama seperti sebelum diserah kepada pemerintah demi kepentingan umum.
Menurut BKH, sebenarnya hal semacam begitu tidak boleh terjadi. Satu jengkal pun tanah milik rakyat tetap pemerintah wajib memberi kompensasi, ada aturannya, katanya.
Masih BKH, walaupun tanah itu diberi cuma-cuma oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan umum tetapi tetap ditulis oleh negara, formal, katanya. *
Penulis: Andre Durung I Editor: Anton Harus
