LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Realisasi sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT, Tahun 2023 hingga triwulan 3 masih jauh dari harapan. Saat ini, baru mencapai 47 persen.
Terhadap hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar kabarnya akan memangkas sejumlah kegiatan fisik yang yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Sedangkan kegiatan fisik yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dipotong/tak dipangkas.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapemda) Mabar, Maria Yuliana Rotok, mengatakan, hingga September 2023 realisasi PAD setempat baru mencapai Rp. 156.743.930.602,83 atau 47 persen, dari target Rp. 333 miliar 985 juta.
Masih jauh dari harapan realisasi PAD Mabar 2023 per September, antara lain karena pemasukan dari sektor pariwisata jatuh.
Turis yang berkunjungan ke Mabar tidak sesuai harapan. Pada sisi lain sektor ini salah satu sumber PAD yang signifikan.
“Realisasinya tidak sesuai ekspetasi/harapan kita,” kata Kaban Rotok kepada Florespos.net, Senin (16/10/ 2023, menanggapi terkait realisasi sementara PAD Mabar.
Menurut Kaban Rotok, potensi PAD Mabar 2023 harapan salah satunya bergantung pada sekror pariwisata. Asumsinya naik signifikan, tetapi hasilnya diluar ekspetasi. Efek situasi ekonomi makro dan mikro dunia.
Diharapkan kepada masyarakat Mabar terus menciptakann situasi aman, ciptakan kondisi kondusif. Hal itu supaya orang/wisatawan betah tinggal di Mabar.
“Saya kira ini PR (pekerjaan rumah) kita semua,” ujar Kaban Rotok.
Menyinggung kesadaran wajib pajak di Mabar memenuhi kewajibannya melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) khusususnya, Kaban Rotok mengatakan, baik.
“Kalau PNS/ASN baik. Mereka rajin membanyar PBB. Warga masyarakat desa juga mulai sadar bayar pajak. Pengusaha yang menunggak, juga mulai menyisil pajaknya,” ungkap Kaban Rotok.
Secara terpisah Ketua DPRD Mabar, Martinus Mitar, mengatakan, penyebab turun tajamnya realisasi PAD Mabar 2023, per September 2023 baru capai 47 persen, antara lain karena beberapa spot wisata di Taman Nasional Komodo (TNK) Mabar dilarang oleh regulasi buat Mabar untuk melakukan pungutan. Dan itu besar jumlahnya, miliaran rupiah.
Akibat tidak maksimalnya realisasi PAD tersebut, maka beberapa kegiatan fisik di beberapa instansi di lingkup Pemkab Mabar 2023 mau tak mau dipangkas. Kegiatan fisik yang dipangkas tersebut khususnya yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
“Sedangkan proyek fisik yang yang dibiaya oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak masalah, tak ada yang dipotong atau dipangkas,” kata Mitar. *
Penulis: Andre Durung/ Editor: Wentho Eliando
