RUTENG, FLORESPOS.net-Kondisi parah dialami empat sekolah dasar Katolik (SDK) di Kabupaten Manggarai, NTT, tahun ini karena secara permanen tidak menerima Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) seperti biasa.
Data yang diperoleh wartawan di Dinas Pendidikan Manggarai di Ruteng, Jumat (16/6/2023) menyebutkan, satuan pendidikan yang tidak diakomodir dana BOSP itu, yakni SDK Kedindi, SDK Ruis, SDK Wae Kajong, dan SDK Lamba.
Kepala Dinas Frans Gero, mengatakan apa yang terjadi kembali ini karena kelalaian sekolah dalam meng-upload data ke aplikasi Dapodik di Kementerian. Sudah diberikan waktu toleransi, kata dia, juga tidak ditepati.
“Empat sekolah itu sudah pasti tidak menerima dana BOS untuk tahun ini,” katanya.
Dikatakan, sesuai data yang ada, empat sekolah itu bukan tidak meng-upload data-data sesuai ketentuan teknis ke aplikasi Dapodik. Tetapi, upload-nya setelah deadline waktu toleransi per 1 Maret 2023.
Menurutnya, sebetulnya waktu toleransi cukup lama, yakni sejak Agustus 2022 hingga Maret 2023. Kalau waktu yang ada dimanfaatkan secara baik, maka tidak akan terjadi seperti sekarang.
Apa yang terjadi, demikian Kadis Frans Gero, sudah pasti berdampak pada aktivitas pendidikan pada sekolah. Dalam situasi seperti ini, siapa atau lembaga mana menangani biaya operasional sekolah-sekolah itu?
Sesuai ketentuan Pasal 66 Permendikbud No. 63/2023, lanjut Kadis Frans Gero, pada ayat satu menegaskan bahwa biaya operasional bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan atau tidak menerima dana BOSP menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Ayat duanya menyatakan, biaya operasional bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan atau tidak menerima dana BOSP menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.
“Jadi jelas itu ketentuan itu,” kata Kadis Frans.
Warga Kota Ruteng, Yos Dan mengatakan, dana BOS tidak ada menjadi bencana di sekolah itu. Bagaimana sekolah bisa beraktivitas sehari-hari bila biaya tidak ada.
“Kita berharap ada solusi soal ini. Yayasan harus menyikapi sudah agar anak-anak dan guru komite tidak menjadi korban,” katanya.*
Penulis: Christo Lawudin / Editor: Wentho Eliando
