PMKRI Maumere Desak Kejari Sikka Selidiki Dugaan Korupsi Dana Jasa Covid-19 - FloresPos Net

PMKRI Maumere Desak Kejari Sikka Selidiki Dugaan Korupsi Dana Jasa Covid-19

- Jurnalis

Senin, 5 Mei 2025 - 16:39 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PMKRI Maumere Desak Kejari Sikka Selidiki Dugaan Korupsi Dana Jasa Covid-19

PMKRI Maumere Desak Kejari Sikka Selidiki Dugaan Korupsi Dana Jasa Covid-19

MAUMERE, FLORESPOS.net-Puluhan aktivis PMKRI Cabang Maumere Santo Thomas Morus setelah berorasi di depan Mapolres Sikka bergerak menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka di Jalan Jenderal Sudirman Maumere.

PMKRI Maumere mendesak agar Kejari Sikka segera melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dana Jasa Covid-19 di RS TC Hillers Maumere periode Maret 2020 hingga September 2021 sebesar Rp 8,7 miliar.

“Kami mendesak aparat Kejari Sikka untuk bisa menelisik, mengkaji dan melihat ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di kubu manajemen RS TC Hillers Maumere dan Pemda Sikka,” sebut Ketua PMKRI Cabang MaUmere Santo Thomas Morus Fabianus Rowa, Senin (5/5/2025).

Baca Juga :  Manfaatkan Lahan Tidur Dua Hektar, Etwar Atuna Tanam Semangka dan Sayuran Gunakan Irigasi Tetes

Fabianus menyebutkan, PMKRI Maumere menggelar demo sebab melihat ada hal-hal yang disembunyikan baik dari manajemen RS TC Hillers dan Pemda sikka terkait penanganan dana jasa Covid-19.

Ia mengatakan,sebagai representasi dari masyarakat PMKRI Maumere Cabang St Thomas Morus melaksanakan gerakan sebab pada tanggal 18 Maret 2025 para Tenaga Kesehatan (Nakes) melakukan protes terhadap manajemen RS TC Hillers Maumere.

Lanjutnya, para Nakes berdemo di Kantor Bupati Sikka meminta kejelasan terkait anggaran jasa Covid-19 sebesar Rp8,7 miliar yang belum direalisasikan pembayarannya kepada mereka.

“Kalau kita melihat ketika dana ini dikeluarkan seharusnya tahun 2021 sudah harus ada Peraturan Bupati (Perbup) tapi kenapa kemudian baru tahun 2025 didesak untuk pembuatan Perbup,” ungkapnya.

Baca Juga :  Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Paroki Katedral Ruteng Berkompetisi Dalam Lomba Bertutur Kitab Suci

Fabianus menegaskan, terkait regulasi dan hak dari Nakes semuanya harus benar-benar terpenuhi sehingga pihaknya mendesak Kejari Sikka turun tangan melakukan penyelidikan terkait hal ini.

Pihaknya mengharapkan agar dengan data-data yang telah mereka berikan kepada Kejari Sikka bisa memaksimalkan dan memperlancar kerja-kerja dari Kejari Sikka terkait penanganan kasus ini.

“Kita akan mengawal dan memantau serta berkoordinasi dengan pihak terkait bagaimana kelanjutan dari proses penyelesaian masalah ini.Kami mengharapkan kinerja Kejari Sikka lebih cepat, seminggu sudah diperoleh hasilnya,” harapnya.

Penulis : Ebed de Rosary

Editor : Wentho Eliando

Berita Terkait

Kepala BPKH NTT: TPA Warloka Berada Diluar CA Wae Wuul
Kelompok Perempuan Petani Kelapa Desa Lambunga, Mandiri Ekonomi Berkat Mengolah Produk Turunan Kelapa
Wabup Nagekeo Bertemu Gubernur dan Ketua DPRD NTT, Bahas Penyelesaian Tanah TNI di Tonggurambang hingga Pembangunan Jembatan Pomakeke
Bulog Ende Targetkan Serap 64 Ton Beras Petani Lokal
Diduga, Kolong Rumah Penduduk Masuk Cagar Alam Wae Wuul, Minta Pemerintah Akui Hak Warga
Bupati Nagekeo Lantik 81 Pejabat Administrator dan Pengawas
Stikes St.Elisabeth Keuskupan Maumere Masih Buka Pendaftaran
Stikes Santa Elisabet Keuskupan Maumere Laksanakan Dies Natalis Kedua, Momentum Merefleksi Perjalanan
Berita ini 155 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 14 Juli 2026 - 11:13 WITA

Kepala BPKH NTT: TPA Warloka Berada Diluar CA Wae Wuul

Selasa, 14 Juli 2026 - 10:51 WITA

Kelompok Perempuan Petani Kelapa Desa Lambunga, Mandiri Ekonomi Berkat Mengolah Produk Turunan Kelapa

Senin, 13 Juli 2026 - 15:48 WITA

Wabup Nagekeo Bertemu Gubernur dan Ketua DPRD NTT, Bahas Penyelesaian Tanah TNI di Tonggurambang hingga Pembangunan Jembatan Pomakeke

Senin, 13 Juli 2026 - 13:45 WITA

Diduga, Kolong Rumah Penduduk Masuk Cagar Alam Wae Wuul, Minta Pemerintah Akui Hak Warga

Senin, 13 Juli 2026 - 11:47 WITA

Bupati Nagekeo Lantik 81 Pejabat Administrator dan Pengawas

Berita Terbaru

Opini

Turun dari Gunung Tabor, Menjaga Rumah Bersama

Selasa, 14 Jul 2026 - 11:30 WITA

Nusa Bunga

Kepala BPKH NTT: TPA Warloka Berada Diluar CA Wae Wuul

Selasa, 14 Jul 2026 - 11:13 WITA