RUTENG, FLORESPOS.net-Perkembangan terkini tentang kepesertaan BPJS kesehatan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), bahwa banyak sekali warga yang telah dikeluarkan dari penerima jaminan biaya kesehatan dari pemerintah.
Berdasarkan data terkini, warga Indonesia yang tidak lagi menjadi peserta BPJS Kesehatan sebanyak 54 juta lebih.
“Jadi, kalau banyak komplain warga di Manggarai raya (Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, red) tidak lagi aktif BPJS Kesehatan, bisa dimengerti.”
Demikian kata Komisioner Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng ketika berbicara bincang media dengan wartawan di Ruteng, Selasa (5/12/2013).
Robert Na Endi Jaweng mengatakan, mungkin peserta di Kabupaten Manggarai itu masuk dalam data 54 juta yang dulunya menjadi peserta dan belakangan tidak lagi menjadi peserta BPJS kesehatan.
“Mungkin peserta itu yang sudah dikeluarkan dari kepesertaan dari BPJS Kesehataannya yang dilakukan Kementerian Sosial RI,” katanya.
Kata Robert Na Endi Jaweng, jumlah yang tidak dijamin biaya kesehatan itu bertambah. Karena terdapat 8 juta warga negeri ini, tentu termasuk di Kabupaten Manggarai juga tidak terdaftar sama sekali sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Dengan demikian, kata Robert Na Endi Jaweng, sebanyak 62 juta lebih warga negeri ini tidak tertanggung biaya kesehatan dari pemerintah.
Mengapa tidak aktif lagi kartu BPJS kesehatannya? Karena iurannya sudah tidak lagi dibayarkan pemerintah.
Pemerintah tidak lagi membayar iuran karena orang itu telah dikeluarkan dari kepesertaan BPJS kesehatan.
Robert Na Endi Jaweng mengatakan, yang memutuskan seseorang keluar dari BPJS itu adalah Kementerian Sosial RI dengan banyak alasan.
Salah satu yang paling banyak alasan adalah ekonomi sudah baik alias mapan sehingga disarankan untuk mengambil jalur BPJS sebagai peserta mandiri.
Apakah riilnya masyarakat di pelosok kampung di negeri ini sudah mapan secara ekonomi? Faktanya yang dikeluarkan itu, warga yang hidupnya sengsara di kampung-kampung.
“Itu bisa diketahui dari banyaknya pengaduan dalam masyarakat,” katanya.
Menurutnya, apa yang terjadi ini merupakan masalah pelik yang berkaitan dengan pelayanan publik pemerintah bagi rakyatnya.
Catatannya adalah keputusan mengeluarkan kepesertaan dari BPJS itu harus didasarkan pada situasi riil masyarakat. Tidak diambil sepihak atau didasarkan pada sampel saja.
Solusi untuk mengatasi masalah masyarakat yang tidak tahu apakah kartu masih aktif atau tidak, perlu pengumuman berkala langsung di tingkat masyarakat atau di desa-desa.
Papan informasi di desa baiknya ditempelkan nama-nama warga yang menjadi peserta BPJS, yang tidak lagi aktif, hingga yang tidak terdaftar sama sekali.
Seorang wartawan, Jimy mengatakan, riil banyak kasus di RSUD Ruteng dan BPJS di Manggarai berkaitan masyarakat yang memiliki Kartu BPJS, tetapi tidak terjamin pembayarannya oleh pemerintah.
“Kasus banyak sekali. Salahnya selalu ke masyarakat. Sedih sekali,”katanya. *
Penulis: Christo Lawudin I Editor: Wentho Eliando
