Jika kegiatan terbukti melanggar izin, ketentuan lingkungan, tata air, atau ketentuan pertambangan, maka wajib dihentikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Sungai bukan tambang tersembunyi. Normalisasi bukan tiket bebas untuk eksploitasi,” pungkasnya.
“Dari aspek lingkungan, pemerintah juga harus memeriksa kewajiban berdasarkan UU 32 Tahun 2009 jo. UU 6 Tahun 2023, termasuk Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69, serta kesesuaian kegiatan dengan Persetujuan Lingkungan dan PP 22 Tahun 2021,” ungkapnya.
Yulianto menyebutkan, apabila material yang diambil merupakan mineral bukan logam atau batuan dan memiliki nilai ekonomi, maka aspek perizinan pertambangan berdasarkan UU Minerba juga wajib diperiksa.
Pihaknya juga mendesak pemerintah memeriksa dan membuka kepada publik, dasar kewenangan dan dokumen penugasan, kajian teknis normalisasi serta jenis dan volume material yang diambil.
Pemerintah juga diminta memeriksa dan membuka kepada publik izin kegiatan pada ruang sungai,persetujuan lingkungan, kesesuaian dengan RTRW serta izin pertambangan apabila material merupakan komoditas tambang.
Juga terkait dengan tujuan pengangkutan dan pemanfaatan material, pihak penerima atau pembeli material serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
