“Pemerintah tidak boleh berhenti pada label normalisasi. Yang harus diperiksa adalah substansinya. Jika material sungai dikeruk, diangkut keluar dan memiliki nilai ekonomi, maka periksa izin ruang sungainya, dokumen lingkungan, kajian teknis dan, jika merupakan komoditas pertambangan, perizinan pertambangannya,” tegasnya.
Yulianti mengatakan, kali Pamalar adalah satu kesatuan dari hulu sampai hilir. Pemeriksaan tidak boleh hanya melihat alat berat, tetapi harus memeriksa kewenangan, volume material, tujuan pengangkutan, manfaat ekonomi, dampak lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat.
WALHI NTT, GAMKI Sumba Tengah dan GMKI Waingapu mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Pemerintah Provinsi NTT, instansi sumber daya air, DLH, Dinas ESDM dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara terbuka dan menyeluruh.
Jika kegiatan terbukti melanggar izin, ketentuan lingkungan, tata air, atau ketentuan pertambangan, maka wajib dihentikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Sungai bukan tambang tersembunyi. Normalisasi bukan tiket bebas untuk eksploitasi,” pungkasnya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
