Yulianto menyebutkan, apabila material yang diambil merupakan mineral bukan logam atau batuan dan memiliki nilai ekonomi, maka aspek perizinan pertambangan berdasarkan UU Minerba juga wajib diperiksa.
Pihaknya juga mendesak pemerintah memeriksa dan membuka kepada publik, dasar kewenangan dan dokumen penugasan, kajian teknis normalisasi serta jenis dan volume material yang diambil.
Pemerintah juga diminta memeriksa dan membuka kepada publik izin kegiatan pada ruang sungai,persetujuan lingkungan, kesesuaian dengan RTRW serta izin pertambangan apabila material merupakan komoditas tambang.
Juga terkait dengan tujuan pengangkutan dan pemanfaatan material, pihak penerima atau pembeli material serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh berhenti pada label normalisasi. Yang harus diperiksa adalah substansinya. Jika material sungai dikeruk, diangkut keluar dan memiliki nilai ekonomi, maka periksa izin ruang sungainya, dokumen lingkungan, kajian teknis dan, jika merupakan komoditas pertambangan, perizinan pertambangannya,” tegasnya.
Yulianti mengatakan, kali Pamalar adalah satu kesatuan dari hulu sampai hilir. Pemeriksaan tidak boleh hanya melihat alat berat, tetapi harus memeriksa kewenangan, volume material, tujuan pengangkutan, manfaat ekonomi, dampak lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat.
WALHI NTT, GAMKI Sumba Tengah dan GMKI Waingapu mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Pemerintah Provinsi NTT, instansi sumber daya air, DLH, Dinas ESDM dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara terbuka dan menyeluruh.
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
