ENDE, FLORESPOS.net-Pemerintah Kabupaten Ende akhirnya melakukan penggusuran dan penertiban bangunan lapak milik 51 pedagang di kawasan sempadan Pantai Ndao Kecamatan Ende Utara, Rabu (15/4/2026).
Penggusuran berlangsung sejak pagi hingga sore menjelang malam dijaga ketat aparat dari Polres Ende, TNI dan Satpol PP.
Sempat ada riak penolakan namun mampu diredam oleh pihak kepolisian dan pemerintah. Aparat dan ASN yang hadir membantu warga memindahkan barang – barang seperti perabot rumah tangga dan barang jualan sebelum bangunan digusur. Penggusuran dan penertiban berlangsung aman.
Setelah penggusuran beberapa pedagang masuk ke lokasi membersihkan puing- puing bangunan. Mereka melihat dan mengambil sisa – sisa bangunan seperti balok, seng dan perabot lainnya yang masih bisa digunakan.
Ditengah situasi yang berat karena kehilangan lapangan kerja mereka tetap membersihkan puing- puing itu.
“Mau menangis tapi tak ada yang pukul, mau tertawa tapi tak ada yang lucu,” kata mama Murdiana, salah seorang pedagang yang lapaknya digusur kepada wartawan sore itu.
Sambil membersihkan puing bangunan, Murdiana yang sudah berjualan kawasan sempadan sejak 2007 lalu mengatakan sudah iklas menerima kebijakan ini.
Namun dibalik keikhlasan itu ia tetap berharap pemerintah menepati janji menempatkan mereka di terminal dan bahu jalan sebelah kanan untuk berjualan dengan gerobak.
“Iklas bangunan sudah digusur. Tapi harap pemerintah penuhi janji dan jangan lepas kami. Pemerintah janji akan beri kami tempat jualan di terminal dan gerobak,” katanya.
Ia dan pedagang lain memilih puing bangunan tersebut untuk membuat lapak dagang sesuai ketentuan yang diatur oleh pemerintah di terminal Ndao.
“Pilih puing untuk bangun lagi lapak di terminal. Secara pribadi kami sudah terima tapi harap pemerintah perhatikan atau tepati janji”.
Murdiana mengatakan jika kedepanya pemerintah tidak tepat janji maka para pedagang akan kembali berjualan di kawasan sempadan yang sudah digusur dengan gerobak atau lapak darurat.
“Kalau tidak tepat janji urus kami di terminal maka kami jualan lagi di sini,” katanya.
Murdiana mengatakan demikian karena sejak tahun 2007 lalu, lapak dagang ini menjadi sandaran ekonomi keluarganya. Di lapak sederhana berdinding seng ia menafkai kelurga dari jualan nasi bungkus, roti dan kopi.
Murdiana memiliki empat orang anak, satu sudah kerja, satu kuliah dan dua orang masih di bangku sekolah. Ia membiayai sekolah anak – anaknya dari hasil jualan di lapak yang sudah digusur.
“Suami saya juga bantu di sini. Kami benar – benar sandar hidup dari lapak ini. Kalau saya tidak jualan biaya sekolah anak pakai apa. Kami juga ada utang di diler motor,” katanya.
Kata Murdiana, sebelum digusur pemerintah sudah pernah menyampaikan kawasan tersebut adalah sempadan pantai sejak tahun 2018 lalu di jaman Bupati Marsel dan Wabup Djafar Achmad.
Namun saat itu tidak diikuti dengan tindakan penertiban maka mereka tetap berjualan. Setelah itu tak ada lagi yang datang menyampaikan kepada mereka.
Informasi atau pemberitahuan penertiban ini baru disampaikan lagi pada Februari 2026 kemarin dan langsung diikuti dengan penertiban.
Bupati Ende, Yosef Badeoda bersama Kapolres Ende, AKBP Yudhi Franata dan pejabat yang mewakili Forkopimda turun langsung memantau kegiatan penggusuran dan penertiban bangunan dan lapak dagang di kawasan itu.
Bupati menyampaikan pasca penggusuran kawasan itu akan ditata.
Sebelumnya, Bupati Ende setelah pertemuan dengan perwakilan pedagang di ruang kerjanya, Selasa (14/4/2026) siang mengatakan sudah disepakati bersama pedagang yang selama ini menempati Sempadan Ndao bahwa akan disiapkan tempat jualan di terminal Ndao, pasar dan bahu jalan sebelah kanan. Khusus di bahu jalan sebelah kanan, para pedagang diberikan ruang berjualan dengan gerobak.
“Tadi kita sepakat dan sudah ada solusi, mereka disiapkan tempat untuk berjualan di terminal, pasar dan di sebelah kanan jalan karena sebelah kiri akan ditertibkan”.
Kata Bupati, tujuan dari penertiban kawasan itu jelas, karena bertentangan dengan Perda dan mendukung gerakan ASRI dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Penertiban juga dilakukan untuk penegakan aturan tata ruang bahwa tidak boleh ada lapak permanen di sempadan pantai.*
Penulis : Willy Aran
Editor : Wentho Eliando
