MAUMERE, FLORESPOS.net-Sekitar 25 mahasiswa dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus yakni PMKRI Cabang Maumere, GMNI Sikka, HMI Sikka, LMND Sikka dan BEM Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere berdemo di Kantor Bupati Sikka.
Dalam demo tersebut, Wakil Bupati Sikka menerima mahasiswa dan membuka ruang dialog di Ruang Rokatenda Lantai 2 Kantor Bupati Sikka yang dihadiri para asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sikka.
“Kami sudah mengadvokasi terkait infrastruktur dan menemukan banyak ruas jalan belum dibangun sepeti ruas jalan di Desa Werang dan ruas jalan di Desa Natarmage di Kecamatan Waiblama,” sebut Wilfridus Iko,Ketua GMNI Sikka saat dialog, Rabu (8/4/2026).
Wilfridus memaparkan juga jalan dari Patiahu-Glak yang sudah berlubang dan jembatan juga tidak ada, termasuk ruas-ruas jalan di dalam Kota Maumere juga sudah mengalami kerusakan seperti di Litbang dan Waidoko.
Ia menyampaikan juga ruas jalan Lekebai-Tanawawo termasuk ada jembatan yang rusak dan saat hujan masyarakat tidak bisa akses jalan serta jalan Wolowiro- Nuabari sudah dibangun tapi saat ini rusak parah.
Pihaknya juga mempersoalkan janji 100 hari kerja terkait pembangunan kembali Rumah Sakit Pratama Doreng namun sampai saat ini belum dilaksanakan juga pembangunannya.
“Listrik hari ini di beberapa desa kategori 3T belum dialiri listrik. Bupati dan wakil bupati perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi. Bupati gagal mendatangkan anggaran dari pusat untuk membangun Sikka,” ungkapnya.
Wilfridus juga mempersoalkan janji kampanye akan bangun 20 ribu rumah layak huni namun di desa-desa masih banyak rumah tidak layak huni yang ditemukan di masyarakat.
Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi dalam audensi tersebut menjelaskan terkait kondisi keuangan daerah saat ini edang sulit akibat adanya efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Simon mengatakan, masa pemerintahannya pun diwajibkan membayar pinjaman daerah dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipinjam oleh Bupati Sikka sebelumnya sehingga dana transfer dari pusat langsung dipotong Rp30 miliar per tahun.
“APBD 2025 ditetapkan 2024 sebelum kami menjabat jadi program kegiatannya sudah diatur 2024 dan kami hanya menjalankannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tahun 2025 realsisasinya 107,28 persen dan hanya 3 kabupaten di NTT yang PAD mencapai 100 persen,” paparnya.
Simon mengatakan silahkan mahasiswa mengecek di kabupaten lain di NTT yang daerahnya kondisinya lebih parah dari Kabupaten Sikka akibat adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Lanjutnya, saat kampanye pihaknya memang bicarakan pembangunan infrastruktur termasuk rumah tidak layak huni dan bantuan pendidikan namun situasi negara sedang tidak baik-baik saja.
“Tahun 2026 ini kami tidak dapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kecuali pembangunan Puskesmas Boganatar.Kami sudah anggarkan pembangunan jalan namun dananya dipakai untuk bayar gaji 4 ribu tenaga ASN PPPK,” ungkapnya.
Simon memaparkan, pemerintah sudah anggarakan dana untuk pembangunan jalan tetapi dibatalkan sebab Dananya harus dipergunakan untuk membayar gaji 4 ribu ASN PPPK.
Lanjutnya, para ASN PPPK harus tetap bekerja dan pemerintah tidak bisa memberhentikan mereka sebab dirinya dan bupati jug mempunyai hati, tidak mungkin harus mengorbankan mereka dan keluarganya.
“Kita juga sudag rencanakan bangun jalan dalam kota dengan anggaran Rp 1,5 tapi dananya kami harus bayar ASN PPPK Paruh Waktu. Belum lagi anggaran kita dipotong pemerintah pusat Rp30 miliar setahun untuk bayar pinjaman dana PEN oleh bupati sebelumnya,” terangnya.
Simon menambahkan, kalau dibilang pihaknya tidak mempunyai jaringan di pusat itu salah besar, pihaknya tetap melakukan loby namun kondisi keuangan nasional sedang efisiensi sehingga pihaknya terus membangun komunikasi.*
Penulis : Willy Aran
Editor : Wentho Eliando
