LARANTUKA, FLORESPOS.net-Pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2025, belum signifikan bergerak maju.
Hingga akhir Mei 2025, baru dua paket perencanaan yang diupload pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Flores Timur.
Pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Flores Timur dibawah kepemimpinan Bupati Antonius Doni Dihen dan Wakil Bupati Ignasius Boli Uran ini tergolong sangat molor.
Sesuai jadwal dan tahapan, mestinya semua paket pengadaan barang dan jasa sudah selesai diupload pada 31 Maret 2025.
Molornya tender berbagai paket proyek tahun 2025 itu diakui pula Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Daerah Flores Timur, Adrianus B. Lamabelawa.
Kata dia, selain 2 paket tersebut, saat ini sudah masuk 3 paket konstruksi baru selesai tahapan verifikasi.
“Baru 2 paket perencanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk LPSE. Ada 3 paket konstruksi sudah masuk, tapi baru selesai verifikasi, belum sampai diupload di LPSE,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Adrianus Lamabelawa ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/5/2025) pagi.
Adrianus menjelaskan, dari Januari hingga akhir Mei 2025 ini, baru 2 paket perencanaan yang dananya bersumber dari DAK yang sudah diupload LPSE Flores Timur.
Dua paket perencanaan itu, yakni Pembangunan Labkesda dan Pembangunan Gedung Poliklinik/Rawat Jalan di RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka.
Sementara ini, kata Adrianus, ada 3 paket konstruksi dari Dinas PU baru selesai verifikasi. Tiga paket kontruksi dimaksud, yakni pengerjaan jalan di Kecamatan Tanjung Bunga, pengerjaan jalan dalam Kota Larantuka dan pembangunan plat deker di Kecamatan Tanjung Bunga.
“Tiga paket kontruksi ini baru saja selesai verifikasi dan hari ini kita dorong ke Pokja untuk dilakukan review. Kalau Pokja anggap sudah lengkap, baru ditayangkan pada LPSE,” kata Adrianus.
Sebagai Asisten yang membidangi ekonomi dan pembangunan, Adrianus mengaku sudah melakukan koordinasi dan bahkan sudah mengirimkan surat resmi dari Bupati kepada organisasi pimpinan daerah (OPD) sejak 27 Desember 2024 atau pasca penetapan APBD 2025 lalu.
“Pasca penetapan APBD tahun 2025 pada 27 Desember lalu, kami sudah tegaskan melalui surat resmi Bupati yang isinya penegasan penginputan pengadaan barang dan jasa,” katanya.
“Surat yang sama dari Bupati soal ini sudah lima kali dikirimkan kepada semua OPD,” tandas Adrianus.
Adrianus mengatakan, molor atau tidaknya proses penginputan pengadaan barang dan jasa secara teknis tergantung dari OPD masing-masing karena OPD adalah pengguna anggaran.
“Secara teknis di OPD, kalau OPD merasa urgen harus dipercepat.
Saya tidak tahu kendalanya apa. Teknis, ada pada masing-masing OPD. Mereka pengguna anggaran. Kalau surat percepatan sudah sejak tanggal 27 Desember 2024,” katanya.
Menjawab Florespos.net, apakah molornya penginputan dan pelelangan pengadaan barang dan jasa tahun 2025, salah satunya karena matinya sistem atau belum onlinenya website LPSE Flores Timur, Adrianus menegaskan kalau itu alasan yang mengada-ada saja.
“Kalau alasan itu tidak masuk akal. Kalau itu dia cari-cari. Ibaratnya, kita mau bergerak, dia sudah antri, maka ketika pintu itu dibuka harus masuk, tapi nyatanya web dibuka, masuk hanya dua saja,” katanya.
Diketahui, LPSE Flores Timur baru mulai dibuka pada 16 Mei 2025 lalu. Terlambat dibuka ditenggarai karena website LPSE Kabupaten Flores Timur belum online.
Pasca online website LPSE, ada dua paket perencanaan masuk dan diupload, yakni Pembangunan Labkesda dan Pembangunan Gedung Poliklinik/Rawat Jalan pada di RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka.
Selain itu, penelusuran Florespos.net, molornya proses pelelangan barang dan jasa tahun 2025 di Kabupaten Flores Timur juga ditenggarai lebih karena faktor terlambatnya pembentukan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP). *
Penulis : Wentho Eliando
Editor : Anton Harus
