JAKARTA, FLORESPOS.net–Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan mengenai konsep rebranding dari pelayanan publik di penghujung tahun 2024.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, akselerasi teknologi, terlebih dengan hadirnya INA DIGITAL, menjadi katalis dalam transformasi pelayanan publik.
Pemerintah membangun tata kelola digital yang terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berbasis siklus kehidupan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara proaktif, personal, dan terintegrasi.
“Transformasi ini membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima untuk menyejahterakan masyarakat,” ungkap Menteri Rini di Jakarta, Selasa (31/12/2024) dilansir dari Kemen PANRB.
Mendukung hal ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pelayanan publik yang terpusat pada masyarakat.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyebutkan bahwa beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP), pembinaan inovasi pelayanan publik, Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang akan terintegrasi dengan INAku, hingga pelayanan publik inklusif.
Selain itu, Kementerian PANRB juga melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada 633 instansi pemerintah.
Hasil evaluasi ini menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan prima.
“Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kami menciptakan ekosistem pelayanan publik yang inovatif, inklusif, dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wamen Purwadi.
Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menyampaikan untuk mendukung rebranding konsep pelayanan publik ini, Kementerian PANRB mendorong seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan trasnformasi ekosistem pelayanan publik.
Pelayanan publik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi keberlanjutan dan dengan desain pelayanan yang dipusatkan pada kebutuhan masyarakat.
“Langkah ini dimulai dengan mendorong seluruh instansi pemerintah untuk selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam mendesain pelayanan publik. Rebranding ini lebih dari sekadar slogan, karena ini tentang membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui upaya meningkatkan aksesibilitas dan memberikan keunggulan, mempercepat waktu pelayanan, serta memastikan transparansi, dalam setiap interaksi pelayanan publik,” jelas Otok.
Deputi Otok mengajak instansi pemerintah bersama seluruh ASN untuk dapat menyatukan tujuan untuk terus berlari membangun pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Dengan bergerak bersama-sama, maka pemerintah dapat mengubah citra mengenai layanan publik serta mendefinisikan ulang arti melayani.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya sistem pelayanan publik yang mencerminkan semangat Indonesia sebagai negara yang kuat, inovatif, dan maju. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk semua,” pungkasnya.
Di hari terakhir di tahun 2024 ini, Kementerian PANRB juga mengumumkan hasil evaluasi pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024.
Terdapat tiga hasil evaluasi yang disampaikan, yakni Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP); Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan; dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP.
Penyampaian konsep rebranding pelayanan publik dan pengumuman hasil evaluasi pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024 dapat disaksikan melalui kanal YouTube Kementerian PANRB pada tautan https://www.youtube.com/watch?v=jZZMzmZZORs.
Hasil evaluasi pelayanan publik ini juga ditetapkan berdasarkan Kepmen PANRB No. 659/2024 tentang Hasil PEKPPP pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024; Kepmen PANRB No. 661/2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan MPP; dan Kepmen PANRB No. 662/2024 tentang Hasil Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.
“Terima kasih kepada instansi pemerintah atas segala upaya memberikan pelayanan terbaiknya. Prestasi ini menjadi motivasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tutup Otok. *
Berikut Predikat Pelayanan Prima dalam Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024
• Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Provinsi
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
4. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
6. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Kota
1. Pemerintah Kota Surakarta
2. Pemerintah Kota Bandung
3. Pemerintah Kota Depok
4. Pemerintah Kota Madiun
5. Pemerintah Kota Palembang
6. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Pemerintah Kota Denpasar
8. Pemerintah Kota Bogor
9. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Pemerintah Kota Salatiga
11. Pemerintah Kota Sukabumi
12. Pemerintah Kota Magelang
13. Pemerintah Kota Metro
14. Pemerintah Kota Kotamobagu
15. Pemerintah Kota Bekasi
16. Pemerintah Kota Cimahi
17. Pemerintah Kota Malang
18. Pemerintah Kota Surabaya
19. Pemerintah Kota Banjarmasin
20. Pemerintah Kota Yogyakarta
21. Pemerintah Kota Pasuruan
22. Pemerintah Kota Blitar
23. Pemerintah Kota Banjar
24. Pemerintah Kota Medan - Kategori Pelayanan Prima Lingkup Pemerintah Kabupaten
1. Pemerintah Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Pemerintah Kabupaten Sleman
4. Pemerintah Kabupaten Jember
5. Pemerintah Kabupaten Banyumas
6. Pemerintah Kabupaten Kudus
7. Pemerintah Kabupaten Sampang
8. Pemerintah Kabupaten Madiun
9. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
10. Pemerintah Kabupaten Jombang
11. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
12. Pemerintah Kabupaten Kebumen
13. Pemerintah Kabupaten Sumedang
14. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
15. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
16. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
17. Pemerintah Kabupaten Jepara
18. Pemerintah Kabupaten Nganjuk
19. Pemerintah Kabupaten Magetan
20. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
21. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
22. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
23. Pemerintah Kabupaten Garut
24. Pemerintah Kabupaten Muara Enim
25. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
26. Pemerintah Kabupaten Kediri
27. Pemerintah Kabupaten Pemalang
28. Pemerintah Kabupaten Tapin
29. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
30. Pemerintah Kabupaten Subang
31. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
32. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
33. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
34. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
35. Pemerintah Kabupaten Pasuruan
36. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
37. Pemerintah Kabupaten Boyolali
38. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik
1. Provinsi Jawa Timur – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Provinsi Jawa Timur – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat – Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
4. Provinsi Sumatra Utara – Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Negeri, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
5. Provinsi Lampung – RSUD Dr. H. Abdul Moeloek
6. Provinsi Nusa Tenggara Barat – Dinas Sosial - Kategori Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Prima
1. Pemerintah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Kota Balikpapan
3. Pemerintah Kota Banda Aceh
4. Pemerintah Kota Bandung
5. Pemerintah Kota Banjarbaru
6. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
7. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
8. Pemerintah Kota Cimahi
9. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Pemerintah Kabupaten Kebumen
11. Pemerintah Kabupaten Magetan
12. Pemerintah Kabupaten Pacitan
13. Pemerintah Kota Pekanbaru
14. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
15. Pemerintah Kabupaten Semarang
16. Pemerintah Kabupaten Sumedang
17. Pemerintah Kota Surabaya
18. Pemerintah Kota Tarakan
19. Pemerintah Kabupaten Tuban
20. Pemerintah Kota Yogyakarta
Penulis : Tim Redaksi
Editor : Tim Redaksi
