ENDE, FLORESPOS.net-Bupati Ende, Djafar Achmad dan Wabup Erik Rede mengakui pasca MK mengabulkan gugatan dari beberapa kepala daerah terkait dengan masa jabatan hingga saat ini belum menerima surat atau petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami belum terima surat atau petunjuk dari Kemendagri dan Pemerintah Provinsi maka tetap berkantor dan menjalankan tugas sebagai kepala dan wakil kepala daerah”.
Kata Bupati Ende, Djafar Achmad didampingi Wabup Erik Rede saat konferensi pers akhir tahun dengan media di Rujab Bupati, Kami (28/12/2023) malam.
Bupati Djafar mengatakan hingga sekarang Pemerintah Provinsi belum melakukan komunikasi maupun telepon. Pihaknya terus menunggu terkait dengan keputusan itu.
Bupati Djafar mengatakan sambil menunggu surat dan petunjuk selanjutnya maka keduanya tetap bekerja menuntaskan program dan visi misi.
“Sebelum ada surat kami akan tetap melaksanakan tugas sesuai aturan,” katanya.
Sebelumnya Wakil Bupati Ende, Erikos Rede mengatakan bersama Bupati Djafar akan menjalankan tugas di waktu yang tersisa. Karena masa jabatan keduanya akan berakhir pada 7 April 2024.
Erikos Rede juga mengatakan hingga saat ini masih nyaman bekerja dan mendampingi Bupati Djafar dalam membangun Kabupaten Ende.
Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak tentang Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada terkait akhir masa jabatan kepala daerah periode 2018- 2023 yang harusnya berakhir dan dipercepat pada 31 Desember 2023.
Dengan putusan tersebut, Bupati Ende Djafar Achmad bersama Wakil Bupati Ende Erikos Emanuel Rede batal berakhir masa jabatannya di akhir tahun ini yaitu Desember 2023.
Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak dan sejumlah kepala daerah mengajukan gugatan soal masa jabatan yang terpotong. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut.
Mereka mengajukan gugatan terkait Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Para pemohon merasa dirugikan karena masa jabatannya akan terpotong, yaitu berakhir pada 2023, padahal pemohon belum genap 5 tahun menjabat sejak dilantik.
Para pemohon merasa dirugikan dengan Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada tersebut karena pasal tersebut mengatur masa jabatan hasil Pilkada 2018 menjabat sampai 2023, padahal para pemohon mengaku dilantik pada 2019 sehingga terdapat masa jabatan yang terpotong mulai 2 bulan hingga 6 bulan. Permohonan itu pun dikabulkan MK.
Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada selengkapnya menjadi menyatakan ‘Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan dan pelantikan 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sepanjang tidak melewati 1 bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024. *
Penulis: Willy Aran I Editor: Wentho Eliando
