Wabup Weng: Hak Pengelolaan Lahan Manggarai Barat Bagai Menguraikan Benang Kusut - FloresPos Net

Wabup Weng: Hak Pengelolaan Lahan Manggarai Barat Bagai Menguraikan Benang Kusut

- Jurnalis

Senin, 4 Desember 2023 - 13:05 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Mabar NTT, Yulianus Weng, menunjukan peta kondisi eksisting HPL Mabar NTT

Wakil Bupati Mabar NTT, Yulianus Weng, menunjukan peta kondisi eksisting HPL Mabar NTT

LABUAN BAJO, FLORESPOS.net – Penyelesaikan masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur (NTT) bagaikan menegakkan benang kusut. Persoalannya terlalu lama dan rumit, juga beririsan dengan Transmigrasi Nggorang.

Masalah HPL yang beririsan dengan Transmigrasi Ngorang baru terkuak beberapa tahun terakhir ini. Padahal HPL dan Transmigrasi Nggorang sudah ada sejak tahun 1997.

Demikian pandangan Wakil Bupati (Wabup) Mabar NTT, Yulianus Weng menanggapi media ini di Labuan Bajo belum lama berselang, terkait HPL di daerah itu, khususnya di Kecamatan Komodo.

Diungkapkan, luas wilayah HPL berdasarkan sertifikat HPL No. 1 tanggal 24 September 1997 yakni 3.620.3658 Ha (bukan 36 ribu Ha atau 40 ribu Ha, seperti dilansir media ini sebelumnya). Wilayah HPL 3 ribu hektare lebih tersebut tersebar di 4 desa, yaitu Golo Pongkor, Macang Tanggar, Tiwu Nampar, dan Warloka.

Baca Juga :  Pemerintah Akan Segera Lepas HPL di Manggarai Barat

Wilayah Transmigrasi hanya berada dalam desa Macang Tanggar. Warga Transmigrasi yang ditempatkan Tahun 1997 sebanyak 200 kepala keluarga (KK) sudah mendapat sertifikat kepemilikan masing-masing 1 Ha.

Dalam delineasi HPL Transmigrasi sudah terdapat permukiman existing warga (kampung dan fasilitas publik seperti sekolah, gereja, masjid, tanah wakaf) sebelum ditetapkan sebagai HPL, hal ini juga tertera dalam surat penyerahan lahan Tahun 1990 point 5 yakni tanah yang sudah dikuasai turun temurun, tetap diakui kepemilikannya.

Baca Juga :  Dirancang Turun Rp7 Miliar Pendapatan Asli Daerah Manggarai Barat 2024

“Penyelesaiannya rumit sekali. Bagai menguraikan benang kusut. Harus urus satu per satu, ” ungkap Wabup Weng.

Dan ini yang diperjuangkan Pemkab Mabar belakangan supaya tanah ulayat, tanah milik masyarakat, dan fasilitas umum keluar dari HPL. Dan Pemerintah Pusat melalu Kementerian/Kelembagaan terkait merespos baik, tutur Wabup yang eks Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai itu.

Diberitakan Florespos.net sebelumnya, Camat Komodo Mabar NTT, Yohanes Reynaldo Campur meminta masyarakat yang menjadi bagian dari HPL dimaksud untuk mendukung Pemkab Mabar supaya suport data terkait HPL. *

Penulis: Andre Durung/Editor: Anton Harus

Berita Terkait

BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome
Kolaborasi AMAG dan Dompet Dhuafa, 100 Paket Bantuan untuk Pemulihan Penyintas Gempa di Nagekeo
Ngada Masuk Masa Transisi Pemulihan, Pemda Gelar Uji Publik Hasil Pendataan dan Verifikasi Kondisi Rumah Terdampak Gempa Flores
Staf BKN Temui Isteri Almarhum Alfonsius Korban Penembakan KKB di Papua
Realisasi Sementara PAD Sampah Manggarai Barat Rp. 2,5 Miliar
Sentra Peternakan Sapi di Flores Timur–Sudah Habiskan Rp 2 Miliar Lebih, Dirubah Jadi Sub Sentra, Pintu Masuk Tindak Pidana Korupsi?
Polres Ende Serahkan Tiga Tersangka Pengadaan Kapal Fiber Glass 5 GT ke Jaksa
Jokowi Besok Berkunjung ke Palue
Berita ini 67 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 11:01 WITA

BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

Rabu, 16 September 2026 - 18:59 WITA

Kolaborasi AMAG dan Dompet Dhuafa, 100 Paket Bantuan untuk Pemulihan Penyintas Gempa di Nagekeo

Selasa, 15 September 2026 - 20:54 WITA

Staf BKN Temui Isteri Almarhum Alfonsius Korban Penembakan KKB di Papua

Selasa, 15 September 2026 - 19:47 WITA

Realisasi Sementara PAD Sampah Manggarai Barat Rp. 2,5 Miliar

Selasa, 15 September 2026 - 19:26 WITA

Sentra Peternakan Sapi di Flores Timur–Sudah Habiskan Rp 2 Miliar Lebih, Dirubah Jadi Sub Sentra, Pintu Masuk Tindak Pidana Korupsi?

Berita Terbaru

Nusa Bunga

BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome

Kamis, 17 Sep 2026 - 11:01 WITA