MBAY, FLORESPOS.net – Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, mendapat sertifikat eliminasi malaria tingkat kabupaten dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada hari puncak malaria sedunia 2023.
Dengan penerimaan penghargaan tersebut, Nagekeo tercatat sebagai daerah pengendaliaan penyakit malaria terbaik.
Sertifikat diberikan hanya satu kali kepada kabupaten yang sudah berhasil mengendalikan penyakit malaria
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo, drg Emirentiana Reni Wahjuningsih, Kepada Wartawan Selasa (11/7/2023).
Dijelaskan Renny Sertifikat bebas malaria itu diserahkan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI DR dr Maxi Rein Rondonuwu kepada Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja bersamaan lima provinsi dan 50 kabupaten dan kota lainnya.
Acara tingkat nasional itu dilaksanakan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Emirentiana menerangkan sertifikat eliminasi malaria diberikan berdasarkan asesmen standar operasional penanganan (SOP) dan pemantauan selama dua tahun.
Adapun asemen administrasi, asesmen penanganan hingga wawancara langsung masyarakat. “Salah satu kecamatan yang diambil sampel adalah Mauponggo,” Ujarnya.
Menurut Mantan Kadis Kesehatan Ngada ini bahwa sertifikat diperoleh untuk mempertahankan tidak terjadi kasus malaria di Kabupaten Nagekeo. Pihaknya mewaspadai terjadinya mobilitas orang dari wilayah endemis malaria seperti Papua, Maluku dan wilayah NTT misalnya daratan Sumba.
Setiap orang yang datang dari wilayah endemis harus diperiksa kemungkinan membawa plasmodium malaria dengan cara Rapid Diagnostic Test (RDT).
Bupati Nagekeo dr Johannes Don Bosco Do berharap eliminasi malaria ini dapat dipertahankan secara terus menerus melalui kesiapsiagaan pengendalian mobilitas orang dari daerah endemi malaria. “Kita tidak melarang orang keluar-masuk. Tetapi kita mengecek darah dan residensial harus dipastikan bebas malaria,” kata Bupati Don.
Bupati Don meminta setiap warga yang keluar masuk ke Nagekeo harus melaporkan diri ke RT atau pemerintah desa untuk selanjutnya memastikan kesehatan oleh petugas di puskesmas. “Surveilans itu sangat penting. Sehingga pemerintah desa dan bidan desa harus mengamati secara sistematis dan terus menerus,” ujarnya.*
Penulis:Arkadius Togo/Editor: Anton Harus
