KUPANG, FLORESPOS.net- Sebanyak 1.091 dari 1.160 bakal caleg DPRD NTT yang diajukan 18 partai politik peserta pemilu legislatif 2024 dinyatakan belum memenuhi syarat, hanya 69 yang dinyatakan telah memenuhi syarat.
Komisioner KPU NTT, Yosafat Koli sampaikan ini kepada wartawan pada kegiatan media gathering bertempat di media center KPU NTT, Senin (26/6/2023).
Yosafat menjelaskan, KPU telah melakukan verifikasi administrasi dokumen bakal caleg DPRD NTT dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.Verifikasi administrasi terhitung mulai 15 Mei hingga 23 Juni. Pada 24 Juni KPU telah melakukan rapat koordinasi terkait hasil verifikasi.
“Dari 65 kursi yang diperebutkan, 17 parpol mengajukan 100 persen jumlah bakal caleg, sedangkan Partai Garuda hanya mengajukan 55 bakal caleg,” kataYosafat.
Ia menyebutkan, ada sejumlah permasalahan yang menyebabkan 1.091 bakal caleg dinyatakan belum memenuhi syaratseperti penyampaian dokumen yang terburu- buru, menyampaikan dokumen yang tidak seharusnya, lupa mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK).
Selain itu, lanjut Yosafat, sebanyak 13 bakal caleg ditemukan kegandaan dalam pengajuan daftar bakal calon yang terdiri dari delapan kegandaan eksternal dan lima kegandaan internal.
Terkait kegandaan ekternal, ditemukan satu bakal caleg diajukan oleh dua parpol yang berbeda. Sedangkan kegandaan internal, satu bakal caleg diajukan oleh parpol yang sama untuk dua daerah pemilihan yang berbeda.
“Terhadap sejumlah permasalahan yang ada, parpol diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan yang terhitung sejak 26 Juni sampai 9 Juli 2023. Semua dokumen yang diperbaiki dimasukkan dalam silon seperti pada tahap awal pemasukan berkas,” papar Yosafat.
Sementara itu, untuk bakal calon DPD, dari 17 orang hanya dua orang dinyatakan telah memenuhi syarat, sedangkan 15 lainnya belum.
Ia menyatakan, masa perbaikan dokumen hanya satu kali sehingga parpol dan bakal calon DPD diminta untuk memanfaatkan masa perbaikan semaksimal mungkin. Penetapan daftar calon tetap (DCT) untuk caleg dan calon DPD berlangsung pada 4 November 2023.
Ketua KPU NTT, Thomas Dohu menegaskan, sebagai penyelanggara pemilu pihaknya wajib menyampaikan informasi tentang tahapan pemilu kepada masyarakat. Selama ini belum disampaikan karena masih menyelesaikan tahapan verifikasi administrasi.
“Untuk kegandaan eksternal, bakal caleg yang bersangkutan wajib menentukan parpol mana yang dipilih, dan mengantongi surat persetujuan dari pimpinan parpol yang tidak dipilih,” terang Thomas.
Sementara itu untuk kegandaan internal, parpol diberi kesempatan untuk menggantikannya dengan orang lain di daerah pemilihan yang belum ada daftar calegnya.*
Penulis: Leo Ritan/Editor: Anton Harus
