KUPANG, FLORESPOS.net-Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ayodhia G.L. Kalake meminta agar di Tahun Anggaran 2024, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus dibayar hingga 12 Bulan.
“Tentu kita juga harus memberikan perhatian kepada seluruh ASN khususnya ASN di lingkup Pemprov NTT dengan mengupayakan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat berjalan selama 12 bulan pada Tahun Anggaran 2024 sehingga kita harapkan ini akan meningkatkan kinerja dari para ASN di lingkungan Pemprov.NTT,” kata Ayodhia Kalake, dikutip dari rilis pers Biro Humas Pemprov NTT, Selasa (16/1/2024).
Ayodhia Kalake menyampaikan hal itu saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTT, di ruang rapat gubernur NTT, Senin (15/01/2024).
Ayodhia Kalake juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, yakni terkait dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting yang menjadi prioritas nasional untuk diperhatikan bersama.
“Beberapa program prioritas dan hal-hal yang perlu kita berikan perhatian karna ini juga sudah menjadi perhatian bapak presiden yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting.”
“Ini merupakan salah satu prioritas nasional, sehingga kita perlu memberikan perhatian yang khusus dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dengan program-program kerja dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi NTT,” tegasnya.
Ayodhia Kalake menambahkan, ada bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang sedang dihadapi dan tidak bisa diprediksi kapan selesainya yang cukup mengganggu berjjalannya roda pembangunan.
“Hal ini cukup mengganggu perekonomian provinsi NTT karena sempat ada penutupan 4 bandara di Larantuka, Ende, Maumere, maupun Lembata akibat terimbas abu vulkanik dari erupsi gunung Lewotobi. Kita harapkan ini cepat selesai sehingga kita dapat fokus kepada Pembangunan di NTT ini,” sebutnya.
Ayodhia Kalake juga mengharapkan agar korelasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi perhatian bersama, sehingga hal itu bisa menghasilkan program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, Ayodhia Kalake juga meminta untuk memprioritaskan capaian program dan kegiatan dengan mengurangi aktifitas yang tidak berkaitan langsung, serta perlu melakukan efisiensi belanja daerah untuk menjamin atau memastikan tidak terjadinya pemborosan anggaran dan memaksimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024.
Perlu diketahui, struktur APBD Provimsi NTT Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp5.164.872.070.656,00, Belanja Daerah sebesar Rp5.170.584.590.092,00 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp5.712.519.436,00. *
Kontributor: Martianus Radha I Editor: Wentho Eliando
