“Keamanan dan kenyamanan wisatawan merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Berbagai persoalan, termasuk scamming, perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi citra destinasi. Pertemuan hari ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat upaya menghadirkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berkualitas, sekaligus membangun citra positif Nusa Tenggara Timur dan meningkatkan kepercayaan wisatawan. Kami berharap upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan daerah,” ungkap Doris.
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pendataan dan pengawasan usaha pariwisata perlu dilakukan secara konsisten melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Pengawasan kepada usaha dan industri pariwisata harus dilakukan secara konsisten, baik oleh pemerintah pusat maupun Dinas Pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Andhy.
Menurutnya, penguatan pengawasan penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan serta mencegah berbagai persoalan, termasuk penipuan, yang dapat berdampak pada citra pariwisata Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan aplikasi Industri Pariwisata (I-Par) serta pendataan, pendampingan, dan pembinaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur Kementerian Pariwisata, BPOLBF, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong terwujudnya pendataan usaha pariwisata yang lebih tertib, peningkatan kepatuhan terhadap perizinan, serta penguatan pengawasan usaha pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. *
Penulis : Andre Durung
Editor : Wentho Eliando
Halaman : 1 2









