BAJAWA, FLORESPOS.net-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menggelar Temu Usaha Jilid 2. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, Senin dan Selasa (13-14/4/2026), di Bajawa, ibukota Kabupaten Ngada.
Sebanyak 23 pelaku usaha baik yang berkecimpung di dunia pendidikan, pariwisata, kegiatan sosial, pertanian, perkebunan serta energi terbarukan mengikuti kegiatan tersebut.
Kegiatan diawali dengan kunjungan ke objek wisata Hutan Wisata Wolobobo, Kampung Adat Bena dan Lokasi Pemandian Air Panas Mengeruda Soa.
Lalu dilanjutkan dengan pertemuan dan penandatanganan MoU pada Senin (13/4/2026) malam di Aula MBC Bajawa serta pembahasan bersama antara Investor/Pelaku Usaha dengan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada di Aula Setda Kabupaten Ngada pada Selasa (14/4/2026).
Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu pada pertemuan tersebut memperkenalkan sejumlah investor dan pelaku usaha yang akan investasi di Kabupaten Ngada termasuk dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Desa yakni Gilar Cahya Nirmaya.
Ketua DPRD Kabupaten Ngada Romilus Juji dalam sambutannya pada momen tersebut mengatakan apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngada merupakan sebuah langkah strategis membuka ruang kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih intensif dan berkelanjutan.
Dia menjelaskan, Kabupaten Ngada memiliki potensi yang sangat besar di berbagai sektor antara lain pertanian, perkebunan, juga pariwisata berbasis budaya dan alam serta peternakan.
Sumber daya alam lokal yang bernilai tinggi. Potensi yang ada tersebut tentu membutuhkan sentuhan investasi yang tepat agar dapat berkembang secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Dirinya memahami dalam berinvestasi ada berapa hal utama yang menjadi perhatian seperti perlu adanya kepastian hukum, kemudahan perizinan, infrastruktur serta stabilitas sosial.
“DPRD Kabupaten Ngada berkomitmen untuk memberikan dukungan agar regulasi yang pro investasi namun tetap berbayar pada kepentingan rakyat perlu dilakukan,” katanya.
Selain itu kata dia, perlu pula dilakukan upaya dengan memberikan dukungan regulasi yang tepat. Serentak mengawal kebijakan pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong transparansi akuntabilitas dalam setiap proses investasi. *
Penulis : Wim de Rosari
Editor : Wentho Eliando
