Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge
KUNJUNGAN Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Maumere bukanlah sekadar rangkaian protokoler kenegaraan, melainkan sebuah momen kontemplatif yang mengundang kita untuk menafsir ulang makna pembangunan dalam lanskap sosial Indonesia.
Di balik pidato dan seminar, tersirat sebuah kegelisahan. Bahwasanya, pembangunan selama ini terlalu sering menjadikan rakyat sebagai objek, bukan subjek.
Pernyataan Zulhas agar masyarakat “jangan jadi koperasi KUD” dan “jangan dilatih jadi dhuafa” bukan sekadar kritik terhadap model ekonomi lama, tetapi juga seruan untuk membongkar struktur ketergantungan yang telah lama membelenggu daya hidup masyarakat desa.
Dalam perspektif sosiologi, kata-kata tersebut menggugah kesadaran akan pentingnya agensi sosial yakni kemampuan individu dan komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri.
Ketika rakyat dilatih untuk bergantung, maka yang tumbuh bukanlah kemandirian, melainkan ketakutan akan kehilangan bantuan.
Sistem politik elektoral yang transaksional dan distribusi ekonomi yang timpang telah melahirkan relasi sosial yang tidak sehat, di mana martabat manusia sering kali dikorbankan demi stabilitas semu. Maka, pembangunan sejati harus dimulai dari pembebasan mentalitas subordinatif, dari desa yang berani berkata: kami mampu, kami berdaya.
Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah, jika dijalankan dengan visi yang jernih, dapat menjadi ruang sosial baru yang menghidupkan kembali semangat kolektif.
Di sana, rakyat tidak hanya menjadi penerima sembako atau pupuk, tetapi juga pengelola, pemilik, dan penjaga nilai-nilai kebersamaan.
Koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan wadah peradaban lokal yang tumbuh dari akar budaya dan solidaritas.
Ketika koperasi menjadi alat untuk mengatur distribusi pangan dan kebutuhan dasar, maka desa tidak lagi menjadi titik pinggiran, tetapi pusat dari gerakan sosial yang bermartabat.
Ketahanan pangan, dalam kerangka ini, bukanlah sekadar soal ketersediaan beras atau jagung, melainkan tentang keadilan dalam akses, partisipasi dalam pengelolaan, dan keberanian untuk mandiri.
Ia adalah cermin dari relasi sosial yang sehat, di mana negara hadir bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai mitra. Ketahanan pangan yang sejati lahir dari tanah yang diolah dengan cinta, dari komunitas yang saling percaya, dan dari sistem yang menghargai kerja keras petani sebagai fondasi bangsa.
Di sinilah pembangunan menemukan makna spiritualnya: bukan sekadar angka statistik, tetapi wajah-wajah manusia yang hidup dengan harapan.
Kunjungan Menko Pangan ke Maumere, jika dibaca dengan kaca mata sosiologis, adalah ajakan untuk melihat desa bukan sebagai beban, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan.
Di tengah lahan kering dan tantangan iklim, tersimpan potensi besar yang selama ini terabaikan. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil harus bersatu dalam membangun ekosistem sosial yang mendukung kemandirian desa.
Pendidikan, teknologi, dan kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil, bukan memperkuat dominasi elite. Di sinilah pembangunan menjadi gerakan moral, bukan sekadar proyek ekonomi.
Semestinya, pembangunan yang bermartabat adalah pembangunan yang memanusiakan. Ia tidak melatih rakyat menjadi dhuafa, tetapi membangkitkan mereka menjadi pemimpin di tanah sendiri. Ia tidak menjadikan koperasi sebagai simbol masa lalu yang stagnan, tetapi sebagai ruang masa depan yang dinamis.
Dan di Maumere, di tanah yang kering namun penuh harapan, kita menyaksikan benih-benih perubahan sosial yang sedang tumbuh, perlahan, namun pasti, menuju Indonesia yang lebih adil, mandiri, dan bermartabat.*
Penulis, adalah Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
