MAUMERE, FLORESPOS.net-Perum Bulog bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memperkuat sinergi untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan. melalui Program Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang).
Pemerintah telah menetapkan target penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga di pasar dan di Kabupaten Sikka dilakukan launching di Desa Talibura,Kecamatan Talibura, Kamis (24/7/2025).
“Terkait acara kemarin, memang sebenarnya ingin menunjukan ke publik bahwa TNI dan Bulog sudah bersinergi dalam hal swasembada pangan,” sebut Kepala Bulog Cabang Maumere, Marten Luther Sesa saat ditemui di kantornya, Jumat (25/7/2025).
Marten mengatakan, kegiatan launching beras pangan murah untuk beras SPHP yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (BAPANAS) untuk menstabilkan harga beras di pasaran.
Dirinya menjelaskan, berdasarkan instruksi dari pusat,sebelumnya ada saluran untuk distribusi SPHP yakni pasar rakyat,pasar yang menjadi pencatatan inflasi oleh BPS serta outlet binaan pemerintah daerah.
“Outlet ini ditunjuk oleh pemerintah untuk mengendalikan harga.Selama ini di beberapa daerah juga ada kios pangan dan Rumah Pangan Kita (RPK) yang dibentuk dan diawasi oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Luther menyebutkan, sekarang ada penambahan pihak yang akan menyalurkan beras SPHP yakni outlet milik instansi pemerintah yakni koperasi TNI dan Polri serta outlet BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Lanjutnya, di Kabupaten Sikka ada 2 BUMN yakni PT.Pos dan Giro Kantor Pos dan Giro serta Bulog serta ada juga gerakan pasar murah atas rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka.
“Kemarin kita launching penyaluran bantuan pangan. Selama ini belum sempat dilaunching karena kesibukan Bupati Sikka sehingga kemarin ada launching dan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Sikka dan Forkopimda yang hadir,” terangnya.
Marthen memaparkan, untuk Kabupaten Sikka terdapat 568,480 ton beras yang disalurkan kepada penerima sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor Nomor 4 Tahun 2025 berdasarkan data atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia mengakui data DTSEN ini yang akan dipakai untuk penyaluran bantuan dan yang ada subsidi dari pemerintah dan data ini juga menjadi rujukan bagi semua bantuan pemerintah dan pemberian subsidi.
“Data DTSEN jadi rujukan bagi semua bantuan pemerintah dan dibuat oleh Kementrian Sosial dengan melibatkan Biro Pusat Statistik (BPS) dan melibatkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkapnya.
Marthen menjelaskan, saat launching di Desa Talibura diberikan beras SPHP kepada 149 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan jumlah 2.980 kilogram dimana masing-masing penerima mendapatkan jatah 20 kilogram.
Jumlah tersebut kata dia karena penyalurannya sekaligus untuk 2 bulan yakni Juni dan Juli dimana setiap bulan PBP akan mendapatkan jatah 10 kilogram dan saat ini di Kabupaten Sikka sudah disalurkan sebanyak 291 ton.
“Sejauh ini kita sudah menyalurkan di 90 desa lebih (titik bagi) yang tersebar di 11 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka.Beras yang disalurkan berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB),” paparnya.
Marten mengakui tantangan di lapangan selalu ada karena tahun 2024 lalu di Kabupaten Sikka jumlah penerima sebanyak 44.773 penerima namun tahun 2025 ini turun menjadi 28.424 penerima atau turun 36 persen.
Ia menyebutkan, banyak kepala desa dan lurah yang mendapatkan komplain dari warganya karena sebelumnya mendapatkan bantuan tapi sekarang tidak mendapatkan lagi.
“Target penyalurannya hingga akhir bulan Juli 2025 namun infonya aka nada perpanjangan jadwal namun kami belum mendapatkan pemberitahuan secara tertulis.Usai dilakukan pemerikasaan kualitas lalu dilakukan penyaluran ke penerima,” paparnya.
Untuk diketahui, penyaluran bantuan pangan yang dilakukan pada Juni dan Juli 2025 merupakan bagian dari stimulus ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat.
Secara nasional, pemerintah pusat telah menetapkan terdapat 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk tahun 2025 dan pemerintah telah menetapkan target penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga di pasar. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
