Masa Transisi Pemulihan, Belum Ada Data Valid Dampak Lain Erupsi Lewotobi

- Jurnalis

Jumat, 1 Maret 2024 - 21:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksanaan BPBD Flores Timur, Achmad R. Duli. Foto: Wentho Eliando

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksanaan BPBD Flores Timur, Achmad R. Duli. Foto: Wentho Eliando

LARANTUKA, FLORESPOS.net-Masa transisi darurat pemulihan selama dua minggu berakhir 28 Februari 2024, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur, NTT, belum memiliki data valid mengenai dampak lain bencana geologi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Dampak lain dimaksud, yakni mengenai kerusakan rumah warga dan fasilitas umum, kerusakan tanaman pertanian, kerusakan hutan, kematian pada ternak, kerusakan jalan, kerusakan jembatan dan kerusakan-kerusakan lainnya dari bencana geologi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksanaan BPBD Flores Timur, Achmad R. Duli kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (29/2/2024) mengaku hingga saat ini pihaknya bersama tim kerja yang terdiri dari dinas-dinas terkait masih bekerja melakukan pendataan di lapangan mengenai dampak-dampak dimaksud.

“Kami bersama tim dari dinas-dinas terkait sementara data. Setiap hari kami kerja sampai kemarin. Kami sedang koordinasi mengenai ini. Tim sedang melakukan pendataan,” katanya.

Achmad Duli mengatakan, selama masa transisi darurat ke pemulihan selama dua minggu berlalu, BPBD bersama tim melakukan pendistribusian baik logistik bantuan pihak ketiga di Posko Boru dan Posko Konga maupun bantuan langsung dari Pemerintah.

Baca Juga :  Kepala BNPB Suharyanto Tinjau Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur

“Selama masa transisi darurat ke pemulihan kami distribusi logistik dan bantuan-bantuan lainnya kepada seluruh warga terdampak. Saat warga terdampak di posko pulang, kita bagikan logistik. Lalu, kami bagikan lagi logistik yang ada di Posko Konga dan Posko Boru. Saat distribusi, kami bersama tiga camat dan Koramil setempat,” katanya.

Dia juga mengatakan, sudah melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait termasuk dari Pos Pengamat Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki mengenai kondisi terkini gunung.

“Kemarin (Kamis, 27/2/2024) kami rapat koordinasi. Kami dapat laporan evaluasi kondisi gunung dari Pos PGA. Menurut mereka, aktivitas gunung menurun, hanya saja yang perlu diwaspadai banjir lahar dingin dan material lain,” katanya.

Achmad Duli menjelakan, setelah mendapat masukan dari Pos Pengamat Gunung Api Pululera, tim kemudian membahas dan memberi usulan masa transisi darurat pemulihan diperpanjang atau tidak.

Namun sebagian besar mengusulkan masa transisi darurat pemulihan diperpanjang selama satu minggu kedepan.

“Soal perpanjangan atau tidak masa transisi darurat pemulihan kami belum putuskan. Karena kami harus laporkan hasil rapat ke Penjabat Bupati dan Penjabat Bupati yang akan memutuskan,” terang dia.

Baca Juga :  Partai Golkar Sikka Gelar Pasar Murah,Tiga Jenis Sembako Dijual Rp61 Ribu

Penggunaan DSP dan BTT

Lebih lanjut, Achmad Duli membeberkan mengenai penggunaan anggaran selama masa tanggap darurat bencana geologi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura.

Menurut dia, dana yang digunakan selama masa transisi darurat, yakni Dana Siap Pakai (DSP) yang diterima dari BNPB sebesar Rp 250 juta.

Berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya/belanja (RKB), dana tersebut terpakai sebesar Rp 247.399.681 atau 98,96 persen. Sisanya langsung dikembalikan ke rekening BNPB.

“Sebelum belanja, kami membuat RKB dan kirim ke BNPB. Setelah diverifikasi oleh BNPB, lalu dikirimkan dananya sesuai RKB. DSP dari BNPB Rp 250 juta. Dana itu terpakai Rp 247.399.681 atau 98,96 persen. Sisa uang kami kembalikan ke rekening BNPB. Kami tidak boleh belanja di luar dari RKB,” katanya.

Selain DSP dari BNPN, pihaknya menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT). Pihaknya mengajuhkan RKB sebesar Rp 639.510.000. Lalu, RKB direviuw oleh Inspektorat Daerah dan dana dibelanjakan sebesar Rp 528.330.500.

“Sisanya sebesar Rp 111.179.500, kami setor kembali ke kas daerah,” kata Achmad Duli. *

Penulis: Wentho Eliando I Editor: Anton Harus

Berita Terkait

Dugaan Pengancaman dan Pencemaran Nama Baik Tokoh Agama, 7 Warga Nangahale Ditetapkan Tersangka
Prediksi BMKG Provinsi NTT Memiliki Intensitas Hujan Sangat Lebat pada 13-14 Desember 2025
Wabup Paparkan Lima Intervensi Kebijakan Pemda Sikka Terkait HKI dan Sampaikan Apresiasi
Pemerintah dan BPJS Kesehatan Perkuat Layanan JKN
Ombudsman NTT Tegaskan–Pasien JKN Tidak Boleh Jadi Korban
Ombudsman NTT Tekankan Pentingnya Keterbukaan Kantor Imigrasi
ASN di Sikka Dilarang Berbelanja di Pasar Ilegal–‘Kita Mulai dari Diri Kita, Aparat Pemerintah’
Pemda Sikka Tata Pasar Alok, Aktifitas Pasar Bisa Sampai Malam Hari
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 17:29 WITA

Dugaan Pengancaman dan Pencemaran Nama Baik Tokoh Agama, 7 Warga Nangahale Ditetapkan Tersangka

Sabtu, 13 Desember 2025 - 09:00 WITA

Prediksi BMKG Provinsi NTT Memiliki Intensitas Hujan Sangat Lebat pada 13-14 Desember 2025

Sabtu, 13 Desember 2025 - 08:12 WITA

Wabup Paparkan Lima Intervensi Kebijakan Pemda Sikka Terkait HKI dan Sampaikan Apresiasi

Jumat, 12 Desember 2025 - 21:31 WITA

Pemerintah dan BPJS Kesehatan Perkuat Layanan JKN

Jumat, 12 Desember 2025 - 19:33 WITA

Ombudsman NTT Tekankan Pentingnya Keterbukaan Kantor Imigrasi

Berita Terbaru

Bentara Net

Menata Ekonomi Lokal

Sabtu, 13 Des 2025 - 08:33 WITA

Nusa Bunga

Pemerintah dan BPJS Kesehatan Perkuat Layanan JKN

Jumat, 12 Des 2025 - 21:31 WITA