LARANTUKA, FLORESPOS.net-Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinyatakan lolos assesment (penilaian) untuk diikutsertakan dalam gerakan menuju smart city atau kota cerdas tahun 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Heronimus “Heri” Lamawuran menjelaskan, tahun 2023 lalu, Kabupaten Flores Timur mendapat kesempatan dan diundang mengikuti penilaian.
Menurut Heri Lamawuran, penilaian (assesment) dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka program gerakan menuju smart city atau kota cerdas tahun 2024.
Berdasarkan surat Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI No: B-214/DJAI/AI.01.02/02/2024 perihal penyampaian keikut sertaan dalam gerakan menuju kota cerdas (smart city).
“Surat yang ditujukan kepada Bupati Flores Timur yang isinya menyatakan bahwa Kabupaten Flores Timur dinyatakan lolos assesment dan pada tahun 2024 akan diikutsertakan dalam gerakan menuju smart city (kota cerdas) tahun 2024,” jelas Heri Lamawuran kepada Florespos.net, Jumat (1/3/2024).
Terkait hal ini, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Semuel Abrijani Pangerapan melalui surat No: B-160/DJAI/AI.01.02/02/2024 mengundang Penjabat Bupati Flores Timur untuk melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman.
Terdapat 10 kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam Gerakan Menuju Smart City Tahun 2024, yakni Kabupaten Bangli, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Gianjar.
Kemudian, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Serang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjar, Kota Parepare, dan Kota Solok.
“Kita Kabupaten Flores Timur bersama 9 kabupaten/kota lainnya diundang untuk Penandatangan Nota Kesepahaman mengenai Gerakan Menuju Smart City Tahun 2024 pada 5 Maret 2024,” tutup Heri Lamawuran.
Untuk diketahui, Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Program ini merupakan kerjasama Kemenkominfo dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pariwisata dan Ekraf, dan Kantor Staf Presiden. *
Penulis: Wentho Eliando I Editor: Anton Harus
