ENDE, FLORESPOS.net-Para Korban penipuan investasi bodong yang tergabung dalam Forum Peduli Anggota PT. Asia Dinasti Sejahtera (ADS) kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ende, Selasa (4/7/2023).
Kedatangan Forum ADS ini masih dengan tuntutan yang sama, yaitu mendesak jaksa segera lelang dan kembalikan aset serta uang yang disita negara.
Forum anggota PT ADS terus mendesak karena perkara itu sudah inkracht dan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No: 4201 K/Pid.Sus/2022 tanggal 13 September 2022 menyatakan uang, aset tanah dan bangunan milik PT ADS yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada korban secara proporsional melalui jaksa penuntut umum (JPU).
Ketua Forum Anggota PT ADS, Thomas Todang mengatakan, perkara tersebut sudah diputuskan pada delapan bulan lalu namun eksekusi aset belum dilakukan oleh jaksa.
Forum Anggota PT ADS menilai jaksa terkesan lamban dan bertele-tele mengeksekusi keputusan dari MA. Forum berharap jaksa segera mengeksekusi agar aset tersebut dikembalikan kepada anggota sesuai keputusan MA.
“Perkara ini satu paket, eksekusi badan terpidana sudah dilakukan tetapi eksekusi aset belum dilakukan maka kami menduga jaksa terkesan bertele-tele. Itu uang kami, bukan uang negara maka kami berhak untuk tanyakan,” katanya.
Forum berharap dan mendesak jaksa agar segera berkordinasi dengan pihak terkait untuk melelang dan mengembalikan uang serta aset yang disita.
“Batas waktu lelang itu sampai kapan karena hingga saat ini belum dilakukan oleh jaksa. Kami berharap jaksa segera koordinasi dengan pihak terkait untuk lelang aset dan uang itu,” katanya.
Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Ende, Muhamad Fahmi saat menerima kedatangan forum mengatakan uang tersebut adalah milik anggota dan masih ada di rekening negara.
Saat ini jaksa sedang berkordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melelang dan mengembalikan kepada anggota.
“Kita tidak lamban atau bertele- tele tetapi pengembalian ini ada proses dan mekanismenya. Kewenangan untuk melelang itu adalah KPKNL,” katanya.
Fahmi juga mengatakan, pihak Kejaksaan Negeri Ende juga masih berkordinasi dengan ahli keuangan terkait pengembalian uang secara proporsional kepada ribuan anggota.
“Kita minta penjelasan dari ahli keuangan untuk pembagian. Hitung proporsional itu berapa maka kita masih menunggu itu. Uang itu ada dan kita titipkan ke rekening negara,” katanya.
Dikatakannya yang menjadi korban dari investasi tersebut sekitar 1.300 lebih anggota maka mesti dicari format yang tepat untuk membagi uang tersebut.
“Korban 1.300 bahkan lebih. Jika dibagikan kepada yang datang lalu ada yang datang bagaimana. Kami minta data anggota yang rill agar bisa dibagikan secara proporsional,” katanya.
Uang anggota PT ADS yang disita negara dalam perkara tersebut pada tahun lalu sebesar Rp1.139.000.000,00. *
Penulis: Willy Aran/Editor: Anton Harus
