ENDE, FLORESPOS.net-Perjuangan dari petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ende, Provinsi NTT yang menuntut pemerintah membayar tunggakan gaji lima bulan mulai menemui titik terang.
DPRD Ende melalui komisi III mendukung dan menyetujui usulan pemerintah untuk menyiapkan anggaran membayar tunggakan tersebut.
Sikap dukungan dari DPRD Ende itu disampaikan oleh ketua komisi III DPRD Ende, Sabri Indra Dewa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait membahas tunggakan gaji petugas kebersihan, Senin (12/6/2023) siang. Rapat ini juga dihadiri oleh petugas kebersihan.
Pada RDP tersebut perwakilan dari petugas kebersihan, Yohanes Kea menyampaikan tuntutan masalah yang dialami oleh mereka.
Dia mengatakan pada awal tahun lalu pasca bupati Ende mengeluarkan surat edaran pemberhentian tenaga honor di seluruh OPD petugas kebersihan di DLH diminta tetap bekerja. Mereka dijanjikan akan dibayar karena ada anggarannya.
“Kami sudah bekerja selama lima bulan dan menuntut hak kami karena dijanjikan uang itu ada,” katanya.
Pria yang akrab disapa Ridho ini mengatakan petugas kebersihan tetap menuntut dan berharap pemerintah memberikan kepastian terkait tunggakan gaji tersebut sebelum mereka dialihkan ke tenaga outsourcing.
“Kami minta agar pemerintah membayar dan memberikan kepastian untuk pembayaran tunggakan gaji,”katanya.
Staf Ahli dan mantan Plt Kepala DLH, Kanis Se mengatakan usulan tambahan anggaran untuk pembayaran tunggakan gaji itu sudah disampaikan kepada bupati Ende.
Pemerintah melalui DLH Ende mengusulkan tambahan anggaran Rp 385 juta untuk membayar tunggakan gaji tersebut melalui mekanisme kontrak perorangan di DLH Ende.
“Kami sudah menyampaikan kepada bapak bupati dan disetujui untuk usulan tambahan anggaran pembayaran tunggakan gaji petugas kebersihan,” katanya.
Anggota DPRD Ende, Mahmud Djega dan Chairul Anwar meminta agar pemerintah segera membayar tunggakan tersebut karena telah mempekerjakan orang.
Mahmud Djega yang biasa disapa Bento mengatakan jika pemerintah tidak membayar maka fraksi Demokrat DPRD Ende akan memberikan bantuan hukum kepada petugas kebersihan.
Ketua komisi III DPRD Ende, Sabri Indra Dewa mengatakan sebelum dialihkan ke outsourcing pemerintah mesti menyelesaikan masalah tunggakan gaji petugas kebersihan.
DPRD Ende menyetujui usulan anggaran itu untuk membayar tunggakan gaji untuk selesaikan persoalan. DPRD Ende juga akan mengawal pembayaran tunggakan itu agar tidak dipersoalkan lagi.
“DPRD Ende setuju anggaran itu untuk klirkan persoalan. Segera bayar dan kami tidak mau dengar lagi ribut soal ini,” kata Sabri.*
Penulis: Willy Aran/Editor: Anton Harus
