JAKARTA, FLORESPOS.net– Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Keadilan dan Kebijakan Publik (JKKP) yang juga merupakan Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI), William Yani Wea, menolak pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Cosmas Kaju Gae.
Dalam Rilis yang diterima Florespos.net, Minggu (7/9/2025) Wiliam menyebutkan, hal ini beralasan menyusul pertimbangan tentang keadilan, profesionalisme dan perlindungan aparat yang mengabdi.
“Kami, keluarga besar masyarakat sipil, komunitas pendukung aparat penegak hukum, serta berbagai elemen organisasi sosial, menyatakan sikap solidaritas dan dukungan penuh kepada Kompol Cosmas, seorang anggota Korps Brimob Polri yang saat ini tengah menghadapi sorotan publik dan proses pemeriksaan internal,” ujar William Yani Wea yang selama ini dikenal luas sebagai pengamat kebijakan publik.
William mengaku mengenal baik pribadi Kompol Cosmas. Kompol Cosmas dikenal luas sebagai perwira yang berintegritas, berdedikasi tinggi, serta selalu menempatkan tugas dan tanggung jawab di atas kepentingan pribadi.
“Dalam setiap pengabdian, beliau menegakkan prinsip profesionalisme, disiplin, dan loyalitas demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” imbuh William yang saat ini sedang pendidikan doktoral di IPDN.
Kendati demikian, William menambahkan, situasi yang dihadapi saat ini berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak seimbang di mata publik.
“Kami menilai bahwa Kompol Cosmas layak mendapat perlindungan hukum, keadilan prosedural, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Setiap aparat yang berjuang di garis depan harus diperlakukan dengan adil, transparan, dan proporsional, tanpa tekanan politik maupun opini sepihak,” ujar William.
Pada prinsipnya, William bersama keluarga besar masyarakat sipil, komunitas pendukung aparat penegak hukum, serta berbagai elemen organisasi sosial, menyatakan sikap solidaritas dan mendukungan penuh Kompol Cosmas, dengan menekankan 5 Poin Sikap:
(1.) Mendukung penuh Kompol Cosmas dalam menjalani proses hukum dan internal secara jujur, adil, dan transparan.
(2.) Menolak kriminalisasi aparat yang bekerja sesuai prosedur, tanpa bukti kuat dan sah. Hukuman PTDH terlalu berat .
(3.) Mengajak masyarakat luas untuk menjaga objektivitas serta tidak mudah terprovokasi informasi yang tidak terverifikasi.
(4.) Mendorong pimpinan Polri agar memberikan perlindungan dan pendampingan hukum yang layak bagi Kompol Cosmas.
(5.) Memastikan penghargaan terhadap pengabdian aparat yang telah lama berjasa bagi bangsa dan negara.
William mengungkapkan, Gerakan Save Kompol Cosmas Brimob lahir sebagai bentuk solidaritas masyarakat terhadap aparat yang bekerja dengan sepenuh hati.
“Kami percaya bahwa dengan dukungan publik, transparansi, dan keberanian menegakkan kebenaran, keadilan akan berpihak pada yang benar. Kami berdiri bersama Kompol Cosmas. demi Indonesia yang berkeadilan,” ujar aktivis buruh dan migran ini.*
Penulis : Wim de Rozari
Editor : Anton Harus
