MAUMERE, FLORESPOS.net-Kabupaten Sikka terletak di Pulau Flores, memiliki luas wilayah 1.731,91km² atau 173.191ha dan berada di antara Kabupaten Ende di sebelah barat dan Kabupaten Flores Timur di sebelah timur.
Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 kecamatan, 13 kelurahan, dan 181 desa yang tersebar baik di Pulau Flores daratan maupun di Pulau Sukun, Pemana, Kojadoi, Kojagete, Palue dan Parumaan.
Di sektor ketenagakerjaan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan dan mencapai angka 74,35 persen dan sedikit menurun namun tetap berada pada angka yang tinggi yaitu 73,99 persen pada tahun 2024.
”Kenaikan signifikan di tahun 2023 dan angka yang stabil di tahun 2024 mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Sikka aktif berpartisipasi dalam angkatan kerja,” sebut Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi saat membuka Rapat Koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tingkat Provinsi NTT di Maumere, Jumat (8/8/2025).
Simon katakan, hal ini didukung dengan penurunan yang signifikan pada angka pengangguran terbuka dari 4,51 persen pada tahun 2022 kemudian menurun signifkan menjadi 2,62 persen pada tahun 2023 dan 2,33 persen pada tahun 2024.
Ia memaparkan, perselisihan hubungan industrial setiap tahun menunjukkan tren penurunan yang baik, dari 45 sengketa di tahun 2020 dan 2021, meningkat sedikit di tahun 2022 menjadi 55 sengketa namun turun drastis menjadi 15 sengketa di tahun 2024.
“Penurunan ini dapat diindikasikan semakin membaiknya hubungan industrial antara pemberi kerja dan buruh/pekerja di Kabupaten Sikka,” paparnya.
Simon melanjutkan, di sektor transmigrasi, Kabupaten Sikka memiliki dua Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yaitu UPT Kolit dan UPT Lewomada, keduanya berada di Desa Ojang Kecamatan Talibura.
Sebutnya, berdasarkan data yang ada, tercatat persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan sebesar 4,91 persen pada tahun 2022 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 2,47 persen.
Hal ini kata dia, menunjukkan kondisi yang masih rendah dimana capaian yang kurang dari 5 persen.
Menurutnya, penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar transmigran belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengembangkan kapasitas diri dan kemandirian ekonomi di lokasi baru mereka.
“Kondisi ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Sikka sebagaimana yang saya gambarkan ini, semoga menjadi salah satu fokus perhatian dalam rapat koordinasi ini,” ungkapnya.
Simon menegaskan, sebagaimana kita ketahui bersama, isu ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah.
Dikatakannya, di tengah tantangan global dan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang kita dihadapkan pada berbagai persoalan seperti peningkatan angka pengangguran.
Selain itu lanjutnya, rendahnya produktivitas tenaga kerja, tantangan penempatan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pembinaan dan pemberdayaan warga transmigran yang masih rendah.
“Ini berdampak pada kapasitas diri dan kemandirian ekonomi mereka belum optimal. Selain itu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial di Unit Permukiman Transmigran yang belum memadai,” ucapnya.
Simon mengharapkan, rapat koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat Provinsi NTT menjadi sangat strategis sebagai wadah untuk menyampaikan visi, menyelaraskan program, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas Kabupaten dan Kota se-NTT bersama Pemerintah Provinsi NTT.
Dirinya mengatakan, ketenagakerjaan dan transmigrasi yang kita rancang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat kita, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat kita.
“Juga dapat membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. memastikan bahwa kebijakan,” tuturnya.
Simon mengakui, Kabupaten Sikka sendiri terus berupaya memperkuat dan meningkatkan pelatihan tenaga kerja berbasis klaster kompetensi dan pengembangan keterampilan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja.
Ia menyebutkan, hal ini dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang ada di Kabupaten Sikka.
Juga menjalin kemitraan dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam rangka penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Ini penting untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang layak,” ujarnya.
Di sisi lain kata Simon, upaya mengembangkan dan memberdayakan warga transmigran di UPT Kolit dan UPT Lewomada di Desa Ojang Kecamatan Talibura secara konsisten terus dilakukan di tengah efisiensi anggaran saat ini.
Simon menyebutkan, pemerintah dan masyarakat kabupaten Sikka mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi ketenagakerjaan dan transmigrasi tingkat Provinsi NTT dan memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan rapat koordinasi ini.
“Saya berharap melalui rapat koordinasi ini, kita semua dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan rencana aksi yang konkrit, bermanfaat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya para pekerja dan warga transmigran,” pungkasnya. *
Penulis : Ebed de Rosary
Editor : Wentho Eliando
