LABUAN BAJO, FLORESPOS.net-Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan berdiri di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kelak menghilangkan perilaku cuci tangan oknum petugas OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Mabar atas keluhan masyarakat terkait berbagai hak layanan.
Demikian antara lain sambutan Bupati Mabar Nusa Tenggara Timur (NTT) Edistaaius Endi ketika membuka rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Mabar di Labuan Bajo baru-baru ini, dibacakan Sekretaris Daerah itu Fransiskus Sales Sodo.
Diungkapkan pembentukan MPP tergolong terlambat di Mabar. Di NTT yang pertama di Kabupaten Belu, lalu diikuti daerah lain, dan baru 2024 Pemkab Mabar berkomitmen menghadirkan MPP seiring peningkatan nilai investasi setempat-Mabar.
Tugas terkait MPP memang beri kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengkoordinir, tetapi menjadi tanggung jawab bersama para pihak terkait yang terlibat di dalamnya, seperti OPD-OPD pada lingkup Pemkab Mabar, instansi vertikal, BUMN dan BUMD serta lain-lain.
Dulu, di model pelayanan satu atap ditemukan kendala. Kemudian ubah jadi pelayanan satu pintu, juga hasilnya belum maksimal karena masih berjalan masing-masing dalam satu kesatuan urusan bersama memberikan layanan kepada masyarakat. Maka kali ini dikenalkan dengan MPP. Model ini mengitergasikan seluruh jenis layanan publik di wilayah Mabar dalam satu sistim terintegrasi.
Masih sehubungan dengan ini, dulu masih saling melempar dan mencuci tangan kala ada keluhan masyarakat terkait berbagai hal layanannya. Kini semua urusan layanan publik berpadu dalam satu lokasi dan terintegrasi dalam satu sistim yang saling terkait, sejak mulai awal proses hingga pengawasannya.
Kemudian, masih terkait yang ini (MPP), meski kewenangan masih menjadi otoritas masing-masing instansi namun urusan front office harus dipadukan dalam satu sistim sehingga masyarakat tidak dipusingkan dengan apapun layanan atas hak mereka.
Masyarakat tidak mau tahu ini dan itu kewenangan siapa. Yang mereka tahu adalah kepuasan untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Dan itu menjadi keharusan bagi negara untuk selalu hadir memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Masih terkait MPP, Pemkab Mabar sejauh ini sudah menyiapkan fasilitas (sarana- prasarana). Secara simultan menata gedung dan fasilitas penunjang beserta sistim informasinya untuk menunjang penyelenggaraan MPP, juga terfasilitasi produk dan kinerjanya, dampak positifnya dapat terasa oleh masyarakat.
Bisa dibayangkan, dulu yang masih berjalan masing-masing saja kita (Mabar) selalu berada di peringkat pertama dari dua puluh dua kabupaten/kota se- NTT yng berkontribusi tertinggi dalam realisasi investasi, ujar Bupati Endi seperti dikutip Sekda Sodo.
Selain itu, capaian investasi Mabar tahun 2023 misalnya, mencapai target dari Rp 1, 2 triliun menjadi Rp 1,34 triliun (111, 6%) atau capaian melebihi target. Jika kita merapatkan barisan maka yakin dan percaya akan jauh melampaui target.
Untuk diketahui pula, realisasi nilai investasi NTT tahun 2023 sebesar Rp. 5,3 triliun, dan Rp. 1,34 triliun (25 %) di antaranya kontribusi dari Mabar dan masih yang tertinggi di NTT selama 3 tahun terakhir.
Pemkab Mabar sangat optimis terkait MPP ini, karena sudah bergabung dari kementerian/lembaga vertikal, Pemprov NTT, BUMN dan BUMD serta mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Mabar.
Maka itu tidak mungkin melampaui target hingga mencapai Rp 1,5 triliun pada 2024. Dan itu akan jadi kenyataan jika kita saling membahu dan kondisi ekonomi global dan nasional terus membaik ke depannya.
Lebih jauh diungkapkan, slain mensdrong iklim investasi, MPP mkelak menadi tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang mengedepankan pola kerja bersama (kolaboratuf) antar berbagai unit pelayanan, baik pelayanan oleh pemerintah pusat maupun daerah, BUMN/BUMD hingga pihak swasta terkait.
MPP ini akan menggabungkan berbagai jenis layanan dari berbagai unsur, menyederhanakan prosedur hingga lebih transparan, mengintegrasikan pelayanan agar lebih praktis serta kenyamanan fasilitas layanan diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mengases berbagai jenis pelayanan, meningkatkan kepercayaan serta memenuhi kenyamanan pemohon dalam mendapatkan pelayanan publik, beber Bupati Endi sebagaimana disampaikan Sekda Sodo.
Seperti diwartakan media ini sebelumnya, ketika membuka rapat Forum Konsultasi Publik, Sekda Mabar Fransiskus Seles Sodo menekan pentingnya Mal Pelayanan Publik di Mabar. *
Penulis: Andre Durung I Editor: Wentho Eliando
