Oleh: Sarlianus Poma, S.Pd., M.M
PERINGATAN Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada 17 Agustus 2023 sudah kita lewati.
Tanggal 17 Agustus 2023 menandai 78 tahun perjalanan Indonesia sebagai Negara merdeka pascaproklamasi dibacakan Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia pada 1945.
Usia yang tak muda, masuk kategori preboomer dalam klasifikasi umur kekinian. (Media Indonesia, 16/08/2023). Sudah banyak makan asam garam sehingga bisa dijadikan pembelajaran dan bekal mengatasi berbagai persoalan hidup berbangsa dan bernegara.
Filsuf Socrates (469 SM-399 SM) dalam pemikiran filosofinya mengatakan “Hidup yang tak direfleksikan adalah hidup yang tak layak untuk dihidupi”. Tiap perjalanan hidup seorang manusia mesti direfleksikan, begitu pula perjalanan sebuah bangsa dan Negara.
Ada satu hal yang tak boleh kita lupakan pada momentum HUT RI ke-78 tersebut yaitu momentum refleksi. HUT RI ke-78 menjadi momentum refleksiperjalanan sebuah bangsa dan Negara yang bernama Indonesia.
Ini adalah momen yang tepat untuk melakukan refleksi diri.Ini sangat penting untuk merefleksikan perjalanan panjang bangsa Indonesia selama 78 tahun merdeka.
Melintasi catatan peristiwa, di tengah waktu yang saling bercengkerama, sudah tak terbilang kiranya kita menatap bendera Merah Putih sembari merenungi makna mendalam dari kemerdekaan.
Sejarah selalu memberi petuah bahwa kemerdekaan ialah perjalanan tanpa akhir, sebuah narasi yang tak lepas dari keberanian, perubahan, dan adaptasi.
Secara historis (tekstual), kita sudah merdeka 78 tahun.Namun, secara kontekstual ada banyak hal/aspek yang belum merdeka.
Itulah yang disoroti di dalam tulisan ini. Sorotan itu berupa pertanyaan reflektif. Di usia 78 tahun, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Pertanyaan gampang dan sederhana, namun membutuhkan jawaban yang tidak mudah.
Pertanyaan gampang dan sederhana ini ditujukan kepada kita sebagai anak bangsa. Tidak memandang profesi. Entah dia Pemimpin (Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota), pemimpin di sebuah lembaga atau institusi, pemimpin perusahaan, NGO, kaum muda maupun kaum tua.Yang notabene adalah bagian dari bangsa Indonesia.
Pertanyaan reflektif ini menuntut jawaban berupa tanggung jawab materiil dan moril dari kita sebagai anak bangsa terhadap bangsa dan Negara. Apa kontribusi kita terhadap bangsa dan Negara Indonesia untuk mencapai suatu bangsa dan Negara yang benar-benar merdeka?
“Jangan tanyakan apa yang Negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada Negara”. (John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35).Ucapan John F. Kennedy ini masih relevan dengan konteks bangsa Indonesia hari ini.
Sebagai anak bangsa, apa tanggapan dan atau jawaban kita terhadap pertanyaan reflektif kontributif tersebut. Butuh introspeksi dan refleksi diri untuk menjawabinya.
Seperti halnya Bung Karno (Sang Proklamator) dalam menemukan butir-butir tiap sila di dalam Pancasila ia harus mengasingkan diri ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.
Di waktu pengasingan tersebut Bung Karno mampu melahirkan ide besar, gagasan besar berupa butir-butir Pancasila. Gagasan-gagasan besar, pemikiran-pemikiran besar, dan ide-ide besar Bung Karno lahir atas sebuah refleksi panjang.
Dan butir-butir sila di dalam Pancasila lahir dari sebuah proses panjang berdasarkan hasil refleksi dan permenungan Bung Karno terhadap sebuah bangsa. Yang akhirnya Pancasila sekarang dikenal sebagai dasar dan Ideologi bangsa dan Negara Indonesia, sebagai landasan filosofi bangsa Indonesia. Kita mestinya belajar dari Bung Karno.
Pemikiran-pemikiran besar beliau, gagasan-gagasan besar beliau masih sangat relevan dengan konteks kehidupan bangsa dan Negara Indonesia hari ini.
Salah satu ucapan Presiden Soekarno yang paling dikenang adalah “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Apa maksud ucapan Bung Karno tersebut?
Maksud Bung Karno lewat ucapan itu yakni mengingatkan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka. Dan itu terbukti sekarang ini.Indonesia hari ini menghadapi berbagai masalah dan persoalan dari berbagai aspek.
Hari ini, Indonesia menghadapi masalah – masalah yang kian kompleks.Adanya masalah dan persoalan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum benar-benar merdeka.
Indonesia belum merdeka dari kungkungan Kemiskinan, Ketakterdidikan, Stunting, Korupsi, Kecurangan saat Pemilu, serangan cyber dan berbagai masalah lainnya.
Kita belum merdeka dari masalah-masalah tersebut. Banyak pakar, akademisi mengatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka dari berbagai aspek. Mulai dari aspek Ekonomi, Pendidikan, Penegakan Hukum, dan masih banyak lagi.
Aspek ekonomi. Negar-Negara Asia diperkirakan oleh Bank Dunia dan The International Monetary Fund (IMF) akan berada di urutan 5 negara teratas dari ukuran Produk Domestik Bruto ( PDB) secara global di tahun 2024.
Hal ini tentu menurunkan kekuatan ekonomi Eropa ke peringkat yang lebih rendah.Dilansir dari laman World Economic Forum atau weforum.org, Indonesia pun termasuk diantaranya yakni menempati posisi ke-5.
Sedangkan diposisi pertama ada Tiongkok, kedua ada Amerika Serikat yang turun dari posisi pertama pada 2008. Posisi ketiga India, dan keempat Jepang yang juga turun dari posisi pertama pada 2008 (Media Indonesia, 22/07/2020).
Berdasarkan evaluasi, terdapat beberapa faktor penentu lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti rendahnya produktivitas faktor total dan disparitas PDB per kapita di banyak provinsi.
Bappenas menggarisbawahi bahwa bonus demografi Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan PDB.
Kedua, tingkat kemiskinan di bawah 1 persen dan rasio ketidakmerataan pendapatan (gini) di bawah 0,3 (saat ini sekitar 0,38).
Tantangannya adalah bagaimana Indonesia tumbuh dan merata.Merata antarprovinsi dan antara kelompok pendapatan. (Data Badan Pusat Statistik Nasional-BPS, 2023).
Di tengah perkiraan perekonomian global yang melambat di tahun 2023 serta penurunan harga komoditas di pasar global, ekonomi Indonesia tumbuh konsisten di atas 5 persen hingga Triwulan 2-2023, yang menandakan ketahanan dan prospek ekonomi Indonesia tetap baik. (Data Badan Pusat Statistik Nasional-BPS, 2023).
Di satu sisi, Indonesia berbangga dengan pencapaian 5 persen tersebut.Namun, di sisi lain Indonesia berpeluang masuk dalam jebakan Negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Menurut pendapat Gill dan Kharas (2007) dalam Yusuf (2023), middle income trap (MIT) merupakan suatu perekonomian yang mengalami penurunan dinamisme ekonomi yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah.
Kondisi itu banyak terjadi pada Negara yang tak mampu berpindah dari berpendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Karena Negara tak mampu bersaing dengan Negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Juga tidak mampu bersaing dengan Negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi tinggi.
Diakui Presiden Jokowi, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui tiga area perubahan. Yakni, transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan 5 persen yang saat ini dicapai masih perlu ditingkatkan.
Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan 6 persen agar tahun 2041 Indonesia bisa keluar dari MIT. Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan 7 persen agar tahun 2038 Indonesia dapat keluar dari MIT.
Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian, negeri ini perlu; pertama, meningkatkan human capital yang merupakan salah satu upaya dalam menghindari MIT.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan human capital adalah melalui pendidikan. Hanushek dan Wobman (2007) dalam Bakri (2022) berpendapat bahwa tenaga kerja dengan pendidikan tinggi dan terampil memiliki efek yang lebih tinggi dalam pertumbuhan ekonomi karena punya kemampuan lebih di bidang inovasi dan lebih cepat dalam menguasai teknologi.
Tenaga kerja dengan pendidikan tinggi biasanya memiliki kompensasi yang lebih tinggi. Hal itu berdampak pada pendapatan per kapita Indonesia.
Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Bonus demografi adalah saat negara memiliki komposisi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar ketimbang usia nonproduktif (65 tahun atau lebih) dengan proporsi di atas 60 persen.
Saat ini, Indonesia berada di periode rasio ketergantungan penduduk yang paling rendah (puncak bonus demografi), yang terjadi hanya sekali dalam sejarah peradaban suatu negara.
Dan kita pun tahu momentum bonus demografi Indonesia hanya sampai 2035. Setelahnya, piramida usia penduduk akan berbalik, dan usia nonproduktif akan lebih banyak.
Kita pun mengapresiasi lima strategi kunci transformasi yang akan dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan MIT. Yakni, transformasi sumber daya manusia (SDM), transformasi pendidikan, transformasi pada jaring pengaman sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi institusi.
Dengan melihat lima strategi kunci transformasi itu, besar harapan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bangkit secara perlahan hingga dapat keluar dari jebakan MIT dan keinginan untuk bertransisi menjadi negara maju di Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
Dari aspek pendidikan.Kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal itu melihat pemeringkatan dari word population review 2021 yang menempatkan negeri ini pada peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia.
Kita masih kalah ketimbang Negara serumpun Asia Tenggara, yaitu Singapura di posisi 21, Malaysia 38, dan Thailand 46. Dari sisi regulasi dan pendanaan, Indonesia telah mengalokasikan 20% dana APBN/APBD untuk sektor pendidikan.
Angka itu tentu sangat besar sesuai dengan amanah UU sistem Pendidikan Nasional. Dengan anggaran yang besar tersebut, masalah pendidikan di Indonesia tak mampu dibenahi dengan baik. Belum lagi bicara soal kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraan tenaga pendidik. Problem kian kompleks.
Hemat penulis, investasi dalam dunia pendidikan, perlu ditambah. Para guru dan segenap sumber daya pendukung di sekolah juga harus dipersiapkan untuk mahir menggunakan teknologi pembelajaran.
Termasuk yang paling sulit adalah menyiapkan para orang tua atau wali siswa untuk mendampingi anak didik dalam mendapatkan pengajaran.Betapa masih banyaknya persoalan di dunia pendidikan yang membutuhkan pembenahan dan perbaikan.
Aspek Penegakan Hukum. Jika harus jujur pada keadaan dan kualitas penegakan hukum saat ini, sungguh amat memprihatinkan. Hampir di setiap saat masyarakat dipertontonkan permainan akrobatik hukum tingkat tinggi oleh oknum aparat.
Sorotan terbaru ialah kasus hukum yang menjerat mantan Kepala Divisi Propam Kepolisian Republik Indonesia Irjen Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi.
Kasus pasangan suami istri mantan petinggi Polri ini selesai dengan putusan pidana mati yang menjerat Ferdy Sambo dan 20 tahun penjara untuk sang istri, Putri Candrawathi. Kasus ini mencuat kembali ke permukaan, di mana Ferdy Sambo dan terpidana lain mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Anehnya, permohonan kasasi diterima MA yang kemudian berakhir pengurangan hukuman para terpidana, diantaranya Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dan Putri Candrawathi dari pidana 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara.
Public cukup heran dengan pidana yang diterapkan pada pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi di MA tersebut. Bukan karena kasus itu adalah kejahatan berat, tetapi gap/ruang antara pengadilan tingkat pertama dan kasasi dalam menerapkan hukuman kepada para terpidana Ferdy Sambo cs.
Ini tentunya menegasikan keadilan.Karena keadilan merupakan esensi dasar dari hukum. Jika tidak mengandung keadilan, hukum hanya akan menjadi alat sekumpulan orang di kekuasaan dan orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Wibawa Negara terkelupas akibat kualitas penegak hukum rendah. Kondisi tersebut sedikit demi sedikit membuat masyarakat kian hari akan muak, acuh, dan berujung pada pembangkangan hukum.
Jika dibiarkan secara terus menerus, maka suatu bangsa dapat membubarkan suatu Negara seperti yang dijelaskan Mahfud MD soal fenomena disorientasi hukum secara terus-menerus.
Lalu bisakah membentuk penegak hukum yang bersih, berwibawa, jujur, bermoral, tidak korupsi, dan dapat dipercaya? Menurut Lawrence M Friedman, membangun sistem dalam hukum harus memperhatikan struktur, substansi, dan budaya. Struktur (penegak hukum) dan substansi (hukum) sudah tersedia.
Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana membangun budaya penegakan hukum yang berintegritas? Budaya hukum berintegritas penting dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum dengan kinerja terbaik.
Seperti kata Traverne “berikan kepada saya hakim-hakim yang baik, hakim-hakim komisaris yang baik, jaksa-jaksa yang baik, dan petugas-petugas polisi yang baik, dan walaupun saya dibekali dengan kitab undang-undang pidana yang buruk, (namun) saya akan dapat melaksanakan tugas dengan baik”.
Sebagai catatan akhir dari refleksi dan permenungan atas perjalanan panjang bangsa Indonesia di usia 78 tahun ini. Kita mesti banyak merefleksi diri.Indonesia adalah bangsa dan Negara yang kaya. Kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), suku, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi.
Dengan kekayaan yang hebat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Apa harapan dan prospek kita untuk Indonesia kedepan? Untuk membangun Indonesia agar bangsa Indonesia bisa merdeka dan terbebas dari berbagai persoalan yang disebutkan di atas dibutuhkan kerja sama, sinergitas, dan kolaborasi dari kita semua.
Kita tentu ingin melihat momentum perayaan kemerdekaan Indonesia di tahun-tahun akan datang dirayakan dengan kondisi bangsa dan Negara yang jauh lebih baik, lebih sejahtera dan damai.
Tentu kita juga ingin melihat, bagaimana peran Indonesia dalam percaturan global secara strategis. Semua itu tak terlepas dari kualitas pendidikan (SDM) yang unggul, ekonomi yang bagus dan kulitas penegakan hukum yang bagus, yang dibangun segenap elemen bangsa. Mampukah kita? Mari berefleksi! *
Penulis, adalah Staff Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Kupang, Staff Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU Surabaya, Pengajar Hand Fortuna Center Kupang, dan Peneliti Muda IRGSC).
